Warning virtual police,Tim Siber Crime Polri Beri Peringatan ke Seluruh Akun Medsos yang Langgar Hukum melalui Jejaring Sosial

JAKARTA, teropongreformasi.com – Warning virtual police, Tim Siber Crime Polri Beri Peringatan ke Seluruh Akun Medsos yang Langgar Hukum melalui Jejaring Sosial,Face Book,Tweet, Wassup, YouTube, Instagram dan lainnya.

Pada periode ini, sudah ada terdata Sekitar 125 konten yang diberikan peringatan virtual police, dan itu semua didominasi terutama Chat nya melalui platform Twitter,” ujar, Kabag Penum Divisi Humas Polri, Kombes. Pol. Ahmad Ramadhan, Sabtu (13/03/21) di Jakarta.

Melalui MedSos ini Sudah terdata dengan rincian 125 konten, mulai dari Twitter sebanyak 79 konten, 32 konten di Facebook, 8 konten Instagram, kemudian 5 konten di Youtube dan terakhir 1 konten di platform Whatsapp, tegasnya.

Masih Menurut, Kombes. Pol. Ahmad Ramadhan meyampaikan, Sudah ada total keseluruhan terdata minimal 125 konten, terdapat 21 konten yang gagal mendapatkan peringatan virtual police.

Hal ini dikarenakan, akun yang mengunggah konten tersebut sudah hilang atau terhapus.

Dari total 125 konten, sebanyak 89 konten sudah lolos verifikasi dan termasuk dalam konten yang mengunggah perbuatan mengajak pada ujaran kebencian.

Sementara, 36 konten sisanya tidak menunjukkan ujaran kebencian tapi masih terpantau.

Sedangkan dari 89 konten yang lainnya, ada sebanyak 12 akun telah menerima peringatan pertama(SP.1)

Ditambah 9 konten menerima peringatan atau Warning virtual police yang kedua( SP 2), 7 konten lagi tidak terkirim peringatannya, dan terakhir, 21 konten yang gagal dikirimkan peringatannya,. Itu karena akunnya langsung dihapus atau hilang(Delete), biasalah itu Namanya Hit and Run namanya,” tegas, Kabag Penum Divisi Humas Polri.

Di tempat terpisah,Pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) tetap akan memantau kegiatan secara Keseluruhan Akun Sosial Media(Sosmed) melalui Pantauan Tim Cyber Crime dan akan di ingat kan melalui

Hal ini dilakukan guna mewujudkan Polri yang lebih humanis dan mengedepankan pencegahan penyebaran hoax dan ujaran kebencian daripada penindakan.

“Per 24 Februari 2021 sudah dikirimkan melalui DM (direct message) sebanyak 12 peringatan virtual polisi kepada akun medsos. Artinya kita sudah mulai jalan,” kata Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Brigadir Jenderal Polisi Slamet Uliandi, pernah menyampaikan pada Rabu 24 Februari 2021,lalu

Dia menuturkan langkah tersebut sejalan dengan surat edaran Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si soal kesadaran budaya beretika dalam dunia digital.

Salah satu poin dalam surat edaran tersebut yakni soal langkah damai di kasus Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang harus diprioritaskan penyidik demi dilaksanakannya restorative justice.

Menurutnya, restorative justice pun sudah ada dalam program virtual police yang artinya penindakan itu bersifat ultimum remedium, atau upaya terakhir yang dilakukan kepolisian.

Dia mengklaim tiap harinya mereka melakukan patroli siber di medsos mengawasi konten yang terindikasi mengandung hoax serta hasutan di berbagai platform, seperti di Facebook, Twitter, dan Instagram.

Apabila ada akun medsos mengungah konten berpotensi tindak pidana, pihaknya mengirim peringatan lewat DM.

Tim patroli siber ini meminta pendapat ahli pidana, ahli bahasa, maupun ahli ITE sebelum memberikan peringatan virtual ke terduga pelanggar UU ITE, sehingga peringatan virtual itu dilakukan berdasarkan pendapat ahli bukan subjektif penyidik kepolisian. Dalam DM berupa peringatan disampaikan kalau konten itu mengandung pelanggaran atau hoax.

Pesan peringatan dikirim dua kali melalui peringatan virtual police
ke seseorang yang diduga mengunggah konten hoax atau ujaran kebencian,maka Pantauan Tim Cyber Crime bergerak Responsif Cepat menyelidikinya Siapa Pemilik Akun nya ? Kemudian melacak Nomor Via headphone Seluler nya ?Jenis Kartu SIM Card Selular Elektroniknya? Terus mendeteksi Wilayah dimana Asal Sumber Frekuensi Via headphone Seluler yang bersangkutan hingga Domisili Pelakunya pada daerah Asal wajib terLacak Identitas Jelas melalui Petunjuk Perangkat Tim Cyber Crime Warning Police Posisi Pelakunya pada Kelurahan?, kecamatan?,kota/Kabupaten?,dan yang terakhir Provinsi nya?baru dilakukan tindakan restorative justice.

Dalam waktu 1×24 jam maka konten tersebut harus diturunkan. Jika postingan tidak diturunkan, penyidik akan memberikan peringatan kembali. Bila peringatan kedua tetap tidak digubris, akan ditingkatkan ke tahap pemanggilan untuk dimintai klarifikasi.

Penindakan akan dilakukan sebagai langkah terakhir. Siber Polri akan mengedepankan langkah-langkah humanis ketimbang penindakan.
“Tahapan-tahapan strategi yang dilakukan melalui beberapa proses,” ujar Slamet.

Pertama(SP.1), kata dia, edukasi. Kemudian peringatan virtual.
Setelah dilakukan peringatan virtual kita lakukan mediasi, restorative justice. Setelah restorative justice baru laporan polisi sehingga tidak semua pelanggaran atau penyimpangan di ruang siber dilakukan upaya penegakan hukum melainkan mengedepankan upaya mediasi dan restorative justice.

“Sehingga terciptanya ruang siber yang bersih, sehat, beretika, produktif dan beragam,” kata dia.
Adapun tindak pidana yang bisa dilakukan dengan cara restorative justice misalnya pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan. Ia menyebut pelaku yang terlibat di kasus tersebut bisa tidak ditahan, karena restorative justice mengedepankan terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku dan korbannya.

“Tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan cara restorative justice, yang pertama pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan. Itu ada di UU ITE Pasal 27 ayat 3, Pasal 207 penghinaan terhadap penguasa, Pasal 310 dan Pasal 311,” ujarnya.

“Kenapa tidak bisa ditahan karena sudah dikeluarkan oleh Kapolri kepada seluruh jajaran apabila akan naik sidik harus dilakukan gelar secara virtual oleh Mabes Polri sehingga inilah upaya Pak Jokowi-Pak Kapolri membuat untuk lebih tenang bangsa ini. Tapi bukan berarti tidak dilakukan penahanan terus kita semena-mena artinya kita sama-sama koreksi diri,” ujarnya.

“Kritik itu sah-sah saja, namun ujaran kebencian, fitnah, dan kebohongan itu yang tidak baik,” katanya.

Slamet menuturkan jika seseorang mengkritik dan berbuat jahat, di dalam lubuk hatinya yang paling dalam ia tahu sudah berbuat kejahatan. Menurutnya, orang itu tahu bahwa kritik itu mengandung hoax, mengandung ujaran kebencian yang ditambah-tambah atau diedit.
“Kalau bicara kritik kepada pemerintah kita tidak akan sentuh,” asal yang Sewajarnya lah.

Yang kedua (SP.2) dan yang Terakhir, Slamet menyebut kepolisian tidak akan menindak seseorang yang melakukan kritik terhadap pemerintah. Kritik tersebut harus disampaikan secara beradab, tetapi jika kritik disampaikan dengan menambahkan ujaran kebencian dan hoax, maka akan ditindak lebih awal melalui Tim Cyber Crime Serta peringatan virtual police,nya.

Penulis :”Endy©–Dnst”

(Visited 34 times, 24 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *