Ir. KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M. Sc., Lic. Eng., Ph. D.,Respon Atas Pidato Politik Pak.SBY

YOGYAKARTA, teropongreformasi.com – Guru Besar melalui Dosen Universitas Gadjah Mada,di Yogyakarta membantah serta memberikan Reaksi Cepat — tanggap alias Respon Atas Pidato Politik Pak.SBY.yang mengatakan gampang sekali menyebutkan Abal-Abal tanpa ada Rasa malu sebagai seorang mantan presiden RI terdahulu,pada,Sabtu(06-03-21.)

Sementara, Pendapat Ir. KPH. Bagas Pujilaksono Widyakanigara, M. Sc., Lic. Eng., Ph. D. Dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,mulai angkat bicara,!!!.

Menurut Keterangan, Bagas dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta,
Saya sebagai rakyat jelata dan bukan bagian dari Partai Demokrat, ingin merespon isi pidato pak SBY tersebut.

Pak SBY dengan gamblang dan runtut menjelaskan dan mencoba berperilaku defensif adanya KLB Deli Serdang yang kemudian tiba-tiba secara normatif pak SBY menyimpulkan, bahwa KLB Deli Serdang ilegal, abal-abal, dan melawan hukum,Kata pendapat Siapa ya ❓ Ucapan Siapa yang mesti kita semua dengarkan ❓Aneh Satu Partai,lambang dan Logo kenapa jadi rebutan,Aib Partai di cemarkan nama baik dari semua kader Anggota Jajaran KLB, sehingga muncul KLB meraih dukungan Tahta jabatan dari Pendukung nya yang setia Kader Partai Demokrat menjadi benci tentunya ada Sebabnya ya kan…❓ Sebut Bagas lagi.

Pak SBY kembali secara eksplisit menyebut nama pak Moeldoko dengan sebutan KSP Moeldoko. Sebutan KSP Moeldoko menurut saya sangat bernuansa politik yaitu mengkaitkan jabatan pak Moeldoko sebagai Kepala KSP dengan gonjang-ganjing internal Partai Demokrat (PD). Itu artinya, ada upaya politik pencitraan dari pak SBY secara implisit mengarahkan logika waras rakyat Indonesia ke arah dimana Pemerintah terlibat atas gonjang-ganjing internal PD, walau pidato politik pak SBY selalu diakhiri dengan kalimat SAYA YAKIN PRESIDEN JOKOWI TIDAK TAHU. Bagi saya ini pidato politik ambigo.

Lebih jauh pak SBY menilai langkah poltik pak Moeldoko tidak perwira dan memalukan korps TNI.

Sikap Presiden Jokowi sudah benar: tidak perlu komentar dan ikut campur urusan internal Partai Demokrat. Ini murni permainan politik praktis dan itu bukan urusan Presiden.

Menurut saya, Presiden Jokowi juga tidak punya hak melarang orang bermain politik praktis, karena itu hak politik seseorang, sekalipun seseorang itu pejabat negara. Bukannya ibu Presiden Megawati Soekarnoputri tidak pernah melarang Mengkopolhukamnya bermain politik praktis untuk nyapres 2004?

Menurut saya, pak SBY sebagai mantan Presiden RI dua periode, tidak bijak dalam melihat kasus ini. Pak SBY lupa, bahwa gonjang-ganjing internal PD adalah suatu peristiwa politik adanya distrust atas suatu kepemimpinan partai. Dan ini adalah murni suatu permainan politik. Tidak perlu membawa-bawa moral dan etika segala, karena di sisi lain banyak yang lebih tidak beretika dan tidak bermoral.

Permainan politik bisa memasuki wilayah chaos, sehingga untuk memahaminya, pola pokir atau mindset-nya harus bertransformasi dari kondisi normal ke abnormal.

Kondisi chaos adalah suatu obyek kajian chaotic Mathematics yang kita kenal dengan istilah game theory. Dalam kondisi ini, pidato pak SBY sungguh tidak berguna, karena substansi pidato politik pak SBY kondisinya normatif normal.

Terlalu dini saat ini, sepihak, mengatakan KLB Deli Serdang ilegal atau abal-abal atau melawan hukum. Fakta politik saat ini, menurut saya, adalah adanya dualisme kepemimpinan PD yaitu AHY dan Moeldoko. Suka atau tidak suka, itulah faktanya. Solusinya di pengadilan.

Pak SBY dalam pidato politiknya di link atas mengungkit jasa pak SBY terhadap pak Moeldoko yang telah mengangkatnya menjadi Panglima TNI. Apakah pengangkatan jabatan Panglima TNI hanya sekedar jasa? Bukannya harus memenuhi persyaratan yang rumit dan pelik? Pak SBY juga meminta maaf kepada Tuhan atas penunjukan pak Moeldoko menjadi Panglima TNI pada kala itu. Pertanyaan yang sama juga bisa dimunculkan, apakah pak SBY juga meminta maaf kepada Tuhan atas penunjukan pak Andi Malarangeng menjadi Menpora RI pada kala itu, yang akhirnya, faktanya, pak Andi Malarangeng tersandung kasus korupsi dan divonis bersalah di pengadilan Tipikor? Perbuatan korupsi pak Andi Malarangeng jelas merugikan rakyat Indonesia.

Ingat, tingginya angka kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh tingginya indeks tingkat korupsi di Indonesia. Dan di era pak SBY, korupsi begitu heboh, termasuk yang dilakukan oleh kader-kader PD.

Logika pak SBY rancu, karena tidak bisa membedakan antara SBY sebagai pribadi dan Mantan Presiden RI dua periode.

Logika yang samapun bisa dimunculkan dengan apa yang dialami oleh almarhum Gus Dur dengan PKB-nya dan ibu Megawati Soekarnoputri pada kala itu.

Saya tegaskan disini, saya tidak punya kepentingan politik secara terbuka mendukung pihak manapun, karena saya orang di luar PD.

Jika gonjang-ganjing politik PD ini saya analis dengan kaidah Game Theory dan saya proyeksikan dalam format NKRI, Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika, ada hal baik yang sedang berproses lewat jalur pendewasaan berpolitik. The nature will find the way.

Saran saya kepada pak SBY untuk lebih banyak mawas diri, dan mencoba melihat segala permasalahan secara obyektif, dan adil.

Saya ada di Kementerian ESDM antara tahun 2012-2014, membantu terpidana Mantan Menteri ESDM Jero Wacik dalam pengembangan Renewable Energy di Indonesia. Saya ikut mengawal di tahap awal proyek geothermal (panas bumi) Sarula hingga tuntas, walau harus sampai di era Presiden Jokowi. Saya tahu persis banyak proyek-proyek energi yang mangkrak. Saya yang menulis surat ke Pemerintah soal larangan ekspor konsentrat termasuk detail tatakelola smelter, yang kemudian keluar Peraturan Pemerintah Larangan Ekspor Konsentrat pada Januari 2014. Ternyata keliru memahami tulisan saya.

Saya juga bisa tunjuk-tunjuk kegagalan suatu rezim, misal program BBM bersubsidi salah sasaran, liberalisasi sistem pendidikan nasional, radikalisme dan intoleransi agama yang merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara, reformasi birokrasi yang hanya pepesan kosong, dll.

Tidak perlu tunjuk-tunjuk kesalahan orang yang belum tentu bersalah. Lebih baik menunjuk kesalahan pribadi dan meminta maaf secara terbuka ke publik. Elegan dan jantan!,pungkas,Widyakanigara

Penulis :’Endy©”

(Visited 38 times, 19 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *