KPK Resmi Tahan Gubernur Sulsel 20 Hari Di Rutan Cabang KPK Pomdam Jaya Guntur

JAKARTA, teropongreformasi.com – Kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah.
Sejumlah pihak Sebelumnya meminta KPK untuk menelusuri berbagai proyek infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel yang diduga terdapat praktek rasuah, pada Minggu (28/2/21).

Kini TIM Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mendalami setiap informasi yang diterima terkait kasus dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah.

KPK Terus Dalami Informasi Terkait KKN, Proyek Makassar New Port,
Pernyataan tersebut disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri terkait desakan agar lembaga antikorupsi turut mendalami adanya dugaan keterlibatan Nurdin dan pihak-pihak lain dalam operasi tambang pasir laut di Pulau Kodingareng dan proyek Makassar New Port (MNP).

Diketahui, saat ini Nurdin Abdullah akan menjalani tahanan 20 hari di kantor KPK bukan di gedung merah putih tapi pada tempat perkebunan di rutan cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur,

,Selaku gubernur Sulsel di nyatakan Resmi masuk Tahanan Selama 20 Hari Mulai di nyatakan hasil pemeriksaan diri nya oleh Tim KPK sebagai Dugaan Rasuah karena dugaan gratifikasi sebesar Rp 5,4 miliar. Status tersebut berlaku hari ini.

Nurdin bersama Sekretaris Dinas PUPR Pemprov Sulsel, Edy Rahmat dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel dari hasil pemeriksaan jelas Melanggar Gratifikasi Proyek.

Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah resmi menjadi tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nurdin bersama ER ditetapkan sebagai tersangka penerima suap, sedangkan AS sebagai pemberi suap. Ketua KPK Firli Bahuri pernyataan Nurdin telah menerima uang dari AS melalui ER Rp2 miliar.

“Dengan bukti bukti yang cukup, KPK berkeyakinan bahwa tersangka dalam perkara ini sebanyak 3 orang, sebagai penerima NA dan ER, pemberi AS,” kata Ketua KPK Firli Bahuri, Minggu (28/2).

Di tambahkan lagi, menurut keterangan hasil pemeriksaan,Firli menuturkan terhadap tersangka, selama 20 hari berlalu sejak 27 Februari-18 Maret 2021.

“Nurdin ditempatkan perkebunan pada rutan cabang KPK di Pomdam Jaya Guntur, ER di cabang rutan KPK Kav C1, AS di tahanan KPK di Gedung Merah Putih,” papar Firli.

Sebelumnya, Juru Bicara Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Veronica Moniaga membantah Nurdin ditangkap KPK melalui OTT. Menurut Veronica, Nurdin dijemput secara baik-baik oleh KPK di rumah dinas saat beristirahat.

“Saya ingin menjelaskan mengenai berita yang sedang marak terkait dengan Bapak Gubernur Sulsel. Bapak Gubernur tidak melalui proses operasi tangkap tangan, melainkan dijemput dengan baik pada dini hari, ketika sedang beristirahat bersama keluarga, ”ungkap Veronica dalam rekaman video, Sabtu (27/2/2021) lalu.

Sementara dari Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah menyatakan, penangkapan Gubernur Nurdin oleh KPK menjawab sejumlah dugaan KKN dari laporan Masyarakat bersama warga penduduk di Pulau Kodingareng dan Koalisi Selamatkan Pesisir, serta Koalisi Selamatkan Laut Indonesia.

“Semua informasi yang diterima KPK akan ditampung dan segera Tindaklanjuti,” kata ,Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung KPK Jakarta, Minggu (28/2/21)

Di indikasi dugaan kasus gubernur ini, terdapat 15 izin usaha pertambangan di wilayah tangkap nelayan Kodingareng yang mendapat izin dari Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah.

Hasil pemeriksaan menurut Gubernur SULSEL diketahui adanya Dari 14 IUP itu, ada Empat(4) perusahaan di antaranya bersatus operasi produksi, antara lain (1)–PT Banteng Laut Indonesia, (2)–PT Alefu Karya Makmur, (3)–PT Nugraha Indonesia Timur, dan (4)– PT Berkah Bumi Utama.

“Dari(4) Empat perusahaan termaktub di atas, (2)dua perusahaan, yakni (1)–PT Banteng Laut Indonesia dan (2)–PT Alefu Karya Makmur ditetapkan sebagai pemenang tender untuk penyediaan pasir laut bagi proyek reklamasi Makassar New Port,” kata Merah dari ungkapan pada, Keterangan Nurdin dalam pemeriksaan diri nya, pada Sabtu (27/2/21)lalu.

Merah, meyakini pihak perusahaan pemenang tender itu ditentukan oleh PT Pelindo IV, dan kuat dugaan terdapat pengaruh tekanan dari instruksi Gubernur, Nurdin Sebagai Pemenang tender proyek tersebut.

Dugaan ini mencuat lantaran pemilik, pemegang saham, dan pengurus dari PT Banteng Laut Indonesia adalah orang-orang terdekat Gubernur Nurdin.

Veronica Moniaga,Veronica menyebutkan Gubernur Sulsel sebagai warga negara yang baik mengikuti prosedur.

“Berdasarkan keterangan petugas KPK yang datang, Bapak Gubernur saat ini akan dimintai keterangan sebagai saksi,” jelasnya.

Dia menjelaskan, Gubernur berangkat bersama dan petugas KPK, tanpa penyitaan barang bukti karena tidak ada bukti yang dibawa dari rumah dinas gubernur,terang Veronica.

“Mari kita sama-sama kita menunggu dari proses Tim KPK memeriksa Saksi dan pemeriksaan kepada gubernur Sulsel yang berjalan status di tahan 20 hari,selama pemeriksaan berjalan, Terkait Gratifikasi Proyek” Pungkas Veronica.

Di tempat terpisah, Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa PDIP akan menghormati proses hukum Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah, Seperti diketahui, saat ini Nurdin Abdullah telah menjalani tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan gratifikasi sebesar Rp 5,4 miliar.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan,Hasto Kristiyanto
Memastikan tidak akan melakukan intervensi Proses hukum dalam kasus yang menjerat kadernya itu seorang Gubernur Sulsel.

Hasto Kristiyanto, Mengatakan pada Wartawan,di Jakarta Pusat, Minggu. (28/2),“Kami sangat kaget tak menyangka sama sekali sebab beliau itu rekam jejaknya kan sangat baik,” papar, Hasto .

Penulis :”Endy©–Dnst”

(Visited 43 times, 18 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *