KAPOLRI,Diminta Copot Jabatan Kapolda dan KaPolres Makasar Wilayah SULSEL,Tangkap dan Proses Bupati Enrekang

SULSEL/Makasar, teropongreformasi.com terkait dugaan intervensi dan terintimidasi salah satu Anggota Pers atau Jurnalis yang biasa disebut Kuli tinta,kini menuai kecaman besar oleh para Jurnalis seluruh Nusantara, Minggu (14/02/21)

atas peristiwa penangkapan Jurnalis media online
Sulsel News bernama Ridwan alias Wawan (30) yang di tangkap oleh petugas kepolisian Polres Makasar hingga di perlakukan sebagai seorang teroris bahkan keras dugaan seperti buronan Narkoba di Foto Diri nya bersama Satuan Reskrim polres Makassar yang tegak berpakaian preman pamer kekuatan di wilayah Sulawesi Selatan (SULSEL) dan diberita kan oleh beberapa media online yang Pro ke Aparat Penegak Hukum (APH).tanpa ada pembelaan terhadap dirinya Ridwan (30) Wartawan ini, Pada hal Seprofesi sesama Wartawan dan Jurnalis tersebut hanya menulis kan Berita Fakta bukan HOAX, anehnya di laporkan dan di tangkap, jelas Wawan melaporkan pada Media ini.

Kini Seluruh Nusantara para jurnalis yang biasa di sapa wartawan tidak terima perlakuan Empat(4) oknum aparat penegak hukum (APH) yang seharusnya sebagai contoh tauladan untuk masyarakat sebagai Aparat Kepolisian yang baik untuk memperlakukan sewajarnya,malah Empat (4) oknum berlagak Sikap Pamer garang tanpa ada menghargai ataupun menghormati Profesi Jurnalis dan Wartawan tersebut. Semuanya Jurnalis akan berorasi kepada Kapolri meminta pencopotan Kapolda Sulsel agar mutasi bahkan KaPolres Makasar segera di copot karna tidak Profesional menangani Anggota personil nya hingga yang sudah Cacat hukum tanpa memproses lebih lanjut atas penangkapan Jurnalis atau Wartawan itu terhadap laporan Bupati Arogan karena kekuasaan nya di daerah Makassar-Sulsel.

mengetahui peristiwa selaku Korban Ridwan-Wawan(30) terjadinya intrik permainan bupati Enrekang, Haji Muslimin Bando sebagai penguasa kota Makasar.

tanpa melihat Korban nya sebagai apa posisi berat dugaan terindikasi Bupati Enrekang,Haji Muslimin Bando sudah melakukan tindakan penyalahgunaan jabatan sehingga.

Menginterpensi dan Intimidasi wawan akibat ulah pejabat Bupati yang tak faham tugas Pokok PERS/Jurnalis dalam Undang-undang Pokok Pers No.40 tahun 1999 Sesuai Aturan Hukum yang sebenarnya,bukan mengacu pada undang-undang ITE maupun KUHP Pidana — Red.

Menurut, komentar LSM yang juga Aktivis 98, mengatakan,meminta kepada Bapak KAPOLRI, Listyo Sigit Prabowo Diminta segera copot Jabatan Kapolda dan KaPolres Makasar Wilayah SULSEL, bila tidak ada jalan Solusi atas penangkapan oknum kepolisian dari Polres Makasar mengunakan hak preogratif sepihak saja maka di minta proses juga dugaan Tangkap dan Proses Bupati Enrekang.

Miris, sesuai kan bila Jurnalis/wartawan bilamana Melanggar UU Pers No 40 tahun 1999, tentu nya ada Hak jawab bahkan Hak koreksi ulang Tayang/Terbit Berita Sanggah,ujar Nasution sebagai Aktivis initi 98 .

Kapolri di minta ketegasan untuk menegur Personil jajarannya maka akan ada efek jera bukan hanya sekedar hukuman sepihak kepada Ridwan alias Wawan(30) Profesi sebagai wartawan tanpa kinerja Jurnalis di kota Makassar, semua Seharusnya pemerintah kota Makassar, Sulsel–sebagai Mitra untuk Peran Wartawan di era sekarang ini kok,malah Jurnalis atau wartawan dianggap seperti penebar virus negatif oleh sejumlah pihak kalangan yang alergi untuk diberitakan.

Wartawan yang menulis berita dianggap melakukan pencemaran nama baik, lalu dilaporkan. Mirisnya lagi, wartawan tersebut ditangkap seperti seorang pencuri dan di permalukan (dipalukka) dan dipublikasikan oleh beberapa jumlah oknum media yang pro Pemerintah Kota makassar.
Seperti kasus yang dialami oleh salah satu Wartawan media online Update Sulsel News bernama Ridwan alias Wawan (30) Seharusnya di bantu bukan di hujat atau di aniaya,ungkap Aktivis LSM 98 DNst.

Wawan ditangkap lantaran diduga membuat berita penghinaan dan pencemaran nama baik Bupati Enrekang, Haji Muslimin Bando, pada Minggu (7/2/21) di Jalan Latimojong, Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

Penelusuran media ini di portal Update Sulsel News, berita yang dibuat oleh Wawan membuat gerah orang nomor satu Salah satu nya Bupati Enrekang yang geram diduga berita yang berjudul : ”Memalukan! Pemkab Enrekang Bakal Pinjam Uang Rp 516 Miliar Demi Bayar Gaji Tenaga Honorer”.

Dalam berita tersebut dikatakan, Pemerintah Kabupaten Enrekang dibawa kendali Bupati, Muslimin Bando berencana akan meminjam uang kepada pemerintah pusat sebanyak Rp 516 Miliar rupiah untuk membayar gaji para tenaga honorer di Kabupaten Enrekang.

Berdasarkan penelusuran updatesulsel.news, anggaran ratusan miliar itu akan cair tahun ini. Hal ini akan berimbas atau menjadi beban bagi Bupati selanjutnya yang mana akan membayarkan utang-utang nya tersebut.

Bupati Enrekang, Haji Muslimin Bando,Sudah positif akan Pinjaman Rp 516 Miliar untuk membayar gaji tenaga honorer, menurut Ridwan alias Wawan (30) sesuai Data yang ada tersebut,apalagi Ridwan sebelumnya telah Konfirmasi ke Wakil Bupati terlebih dahulu bahkan ada jawaban yang diungkapkan oleh wakil Bupati Enrekang, Asman. Dirinya berjanji pemerintahan kabupaten Enrekang berupaya akan membayarkan gaji para tenaga honorer dalam waktu dekat ini, sebut nya.

_“Terlalu memalukan Pemda Enrekang akan meminjam uang Rp 516 Miliar dari pemerintah pusat demi membayar gaji para tenaga honorer. Cukuplah DAK Rp 39 Miliar dari pemerintah pusat yang berakhir korupsi. Ini juga akan menjadi beban kepada Bupati terpilih selanjutnya untuk membayarkan utang-utang tersebut,” ujar pemerhati Pemerintahan Kabupaten Enrekang, Ridwan, Selasa (1/12/2020)lalu dalam tulisannya.

Ini Cuplikan Berita Ridwan, berharap pemerintah pusat bersama pihak KPK mengevaluasi APBN dan dana hibah yang masuk ke Kabupaten Enrekang. Sebab, anggaran tersebut tak kunjung bermanfaat bagi masyarakat.

“Pemerintah pusat harus mengevaluasi dulu APBN bahkan dana hibah yang masuk ke Kabupaten Enrekang. Bagi saya semua tidak bermanfaat bagi masyarakat menjadi Musibah Tata pemerintahan di kabupaten Enrekang dan masyarakatnya,” ungkapnya.

Atas judul dan isi berita inilah, Ridwan alias Wawan dilaporkan oleh Bupati Enrekang, Wawan pun dijerat Pasal 45A Ayat (2) Jo Pasal 28 Ayat (2) UU RI,pasal yang di tuduhkan pihak oknum kepolisian.

Pasca penangkapan Wawan, sejumlah pakar hukum dan organisasi media ikut berkomentar, termasuk salah satu organisasi pers dari Serikat Wartawan Media Online Republik Indonesia (SEKAT-RI).

Ketua Umum DPP SEKAT-RI, Muh Iqbal Salim, melalui kepala Bidang Intelejen, Muldani mengatakan ini wartawan bukan maling ayam.

“Wawan ini wartawan bukan maling ayam tak sepatutnya difoto seperti itu, kalau pun dia bersalah tak sepatutnya difoto seperti itu” ujar Muldani.

Muldani menjelaskan, semestinya Pemkab Enrekang harus menggunakan hak jawab dan hak koreksi jika ada delik pers dipermasalahkan sebagaimana diatur UU pers No 40 tahun 1999.

“Kalau Pemkab Enrekang sudah melakukan hak jawab dan hak koreksi tapi pihak wartawan tidak memuat beritanya maka itu sudah pasti pelanggaran dan itupun masuk sebagai rana sengketa Pers,” katanya.

Ketua Bidang Intelejen DPP SEKAT- RI ini menambahkan, pihak kepolisian mestinya mengutamakan aturan Undang-undang Pers no.40 tahun 1999.

“Polisi harus lebih mengutamakan UU pers (Lex spesial) dibanding UU ITE atau KUHP,” aneh nya Bupati Enrekang,Haji Muslimin Bando,tanpa di periksa oleh pihak Aparat Penegak Hukum (APH) terkait berita Wartawan itu
bahkan sejumlah aktivis dan wartawan demo di berbagai daerah dan menuntut untuk dibebaskan Wawan atas ketidak adilan, Polres Makasar memproses Wartawan ini,apalagi tindakan Bupati Enrekang, Haji Muslimin Bando,mengajak perang kepada pihak Jurnalis atau wartawan di seluruh Nusantara atas perilakunya yang tak bersahabat.

Penulis :”Endy ©”

(Visited 139 times, 17 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *