Terkait Dugaan Pemalsuan Tandatangan RS Mitra Sehat, Moh. Kholil SH ; Laporkan Saja Kalau Itu Benar

SITUBONDO, teropongreformasi.com – Unik bukan main, terkait Pemberitaan Foto Bukti Surat Rekomendasi menetapkan Type D yang melampirkan Tandatangan Warga yang Tidak Keberatan dibangun nya kelas Type D di (RSMS) Rumah Sakit Mitra Sehat Kabupaten Situbondo ditambah timpalan Bukti Surat Pernyataan dari Pihak Warga yang tidak mengakui Tandatangan Tersebut diduga Dipalsukan. Oleh media ini sebelumnya.

Perihal tersebut mendapatkan tanggapan dari salah satu Advokat Moh. Kholil SH. Menurutnya jika memang benar dugaan tersebut benar adanya, maka pihaknya bersama warga yang diduga Tandatangannya di palsukan silakan melaporkan ke Aparat Penegak hukum.

” Kalau dugaan tersebut berdasarkan bukti adanya dugaan Pemalsuan Tandatangan iya lengkapi bukti – buktinya lalu Laporkan,” Ujar Moh. Kholil SH saat dikonfirmasi di Cafe 76 di Jalan Semeru Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaten Situbondo. Sabtu (7/2/2021).

Kholil sapaan akrabnya juga menyampaikan jika itu benar adanya, Adapun perjanjian yang dibuat dan ditandatangani hanya di antara para pihak (perjanjian “di bawah tangan”) kekuatan pembuktiannya tidak sempurna dan dapat dibantah oleh pihak yang bersangkutan,

” Kegunaan HO (hinder ordonantie) atau UU Gangguan (stb. 1926 No. 226 yang diubah/ditambah, terakhir dengan stb. No. 450) adalah sebagai kemudahan dalam mengurus surat izin operasional usaha, khususnya bagi beberapa bidang usaha yang memang diwajibkan untuk memiliki Izin HO, seperti; usaha industri bahan kimia, industri penyulingan, usaha penyembelihan, industri tembakau, pergudangan, pabrik porselen dan tanah, industri pembuatan kapal, dan industri-industri lainnya yang sejenis,” Jelas Moh. Kholil SH.

Pihaknya juga Menerangkan jika memang dalam perjanjian tersebut warga merasa Keberatan atau tidak menyetujui bahkan diduga ada trik untuk warga menandatangani maka perjanjian itu bisa batal dan berarti izin HO perusahaan juga tidak sah.

” Perjanjian di Indonesia menganut sistem terbuka, hal ini berdasarkan asas kebebasan berkontrak dalam pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang mengatur bahwa ‘semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya’. Jadi menurut, pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian mengatur syarat-syaratnya.

Pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (tidak disebabkan karena kekhilafan atau paksaan, tidak boleh terdapat unsur penipuan) kedua, kecakapan untuk membuat Perikatan (perikatan tidak dilakukan dengan orang yang belum dewasa atau berada dalam pangampuan). ketiga, suatu hal tertentu (Perjanjian harus menentukan jenis objek yang diperjanjikan) dan yang terakhir, suatu sebab yang halal,” Paparnya.

Pengacara super Komersial ini juga memaparkan dengan detail Pasal 1320 beserta ke 4 Syarat Tersebut.

” Syarat Nomor 1 dan 2 disebut sebagai syarat subyektif, di mana tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut, akan berakibat perjanjian yang dibuat dapat dimintakan pembatalan. Syarat No. 3 dan 4 disebut syarat objektif, di mana tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut, akan berakibat perjanjian yang dibuat akan batal demi hukum.

Dengan adanya kedua pasal tersebut di atas, pada dasarnya tidak ada format baku tertentu yang membatasi pembuatan perjanjian, selama syarat-syarat pembuatan perjanjian sebagaimana disebutkan tersebut diatas telah dipenuhi. Terhadap perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat di atas, apabila terjadi masalah di kemudian hari, dapat diproses secara hukum,” Papar Kholil.

Ia juga menuturkan, Syarat tanda tangan adalah merupakan persetujuan mengikatkan diri (consent to the bound) dan tidak otomatis menentukan sahnya suatu perjanjian karena dalam keadaan tertentu dapat dibantah oleh pihak yang bersangkutan bahwa tanda tangan diberikan dalam paksaan, pemalsuan atau alasan lainnya untuk menolak tanda tangan tersebut. Oleh karenanya, sebaiknya perjanjian dibuat dalam bentuk akta otentik di hadapan notaris yang kekuatan pembuktiannya sempurna.

” Jadi kalau memang warga yang membuat Surat Pernyataan Tersebut yakin seperti itu dan bukti – bukti juga sudah ada, menurut saya laporkan saja agar semua terkuak siapa yang benar dan siapa yang salah,” Tuturnya seraya menutup Wawancara Ini. (Tim)

(Visited 297 times, 21 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *