Penadatanganan Kerjasama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Antara Kejaksaan Tinggi Jambi dan PT Perkebunan Nusantara VI Jambi (Persero)

JAMBI, teropongreformasi.com – Pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekira pukul 12.00 wib bertempat di Mess PTPN VI Unit Usaha Kayu Aro, Kabupaten Kerinci. Telah dilaksanakan penadatanganan kerjasama bidang perdata dan tata usaha negara antara Kejaksaan Tinggi Jambi dan PT Perkebunan Nusantara VI Jambi (Persero).

Dalam kunjungannya, Kajati Jambi Johanis Tanak didampingi oleh Kajari Sungai Penuh, Romy Arizyanto, Asisten Intelijen Husein Atmaja, Asisten Tindak Pidana Umum Fajar Rudi Manurung, Asisten Pidana Khusus Eko Adhyaksono, Kabag TU Rudi Iskandar dan Kasi Penerangan Hukum Lexy Fatharany.

Dalam sambutannya Direktur PTPN VI Iswan Achir menjelaskan jika PTPN ini BUMN yang bergerak dibidang perkebunan, dengan komoditi utama teh. Kami berharap kerjasama ini bisa berdampak baik terutama saat kita akan melakukan ekspansi ekonomi ataupun perbaikan pabrik yang sudah tua sejak tahun 1925 peninggalan Belanda sehingga ketika kita akan menaikan profit maka banyak sisi ekonomi dan sosial akan berdampak dan kami tidak ingin bermasalah dengan hukum oleh karenanya kita perlu bekerjasama, sebagai bentuk ekspansi salah satunya memulai penanaman kopi arabica dan robusta kelas premium dan ini perlu mengedukasi petani karena bisa ada yang setuju dan menolak.

Komisaris Utama PTPN VI Rio Sarwono menyampaikan terimakasih atas terwujudnya kerjasama ini semoga dan harapan kami Jaksa ikut memperhatikan kegiatan usaha PTPN dan saya berpesan pada Direkai agar menjalankan usahanya harus untung dan tidak boleh rugi, karena BUMN ini milik negara dan kita yang dipercaya untuk mengelola kebun teh dan kopi di wilayah jambi ini.

Sambutan Kajati Jambi Johanis Tanak, menjelaskan kerjasama ini sebagai wujud pelaksanaan tugas kewenangan jaksa mewakili BUMN sesuai undang undang dan kami jaksa pengacara negara siap menjadi konsultan dan pengacara negara apabila PTPN VI bermasalah dengan hukum. Selanjutnya diterangkan jika Direksi dan Komisaris harus dapat membedakan kerugian bisnis dan kejahatan, jika kerugian bisnis contohnya ekspansi PTPN buka lahan kopi, jika ini gagal maka hasilnya adalah resiko bisnis. Sedangkan kejahatan di BUMN ini manakala ada perbuatan melawan hukum yang niatnya untuk kepentingan pribadi. (yono/red)

(Visited 56 times, 20 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *