Bupati Lira Situbondo Kata “Pemberontakan” Yang Dikeluarkan Oleh Pakar Hukum Situbondo Terlalu Berlebihan

SITUBONDO, teropongreformasi. com – Terkait Video Viral Joget – Joget Oknum KPU Kabupaten Situbondo yang ramai didunia media sosial (medsos) sampai ada Istilah kata “pemberontakan” oleh salah satu Advokat yang menyebutkan dirinya Pakar Hukum melalui media massa. Bupati LSM Lumbung Informasi Rakyat ( LIRA ) Didik Martono mengatakan saat ini Istilah “pemberontakan” dipimpin media sosial (medsos) dinilai terlalu berlebihan.

Pasalnya, Melalui Media Massa beberapa Advokat sampai menyebutkan dirinya salah satu pakar hukum di Kabupaten Situbondo terkait Viralnya Video Joget – joget Oknum KPU Situbondo diduga melanggar Protokol Kesehatan Covid-19 saat acara Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Situbondo Terpilih terkesan adanya dugaan Pembelaan terhadap KPU Situbondo dengan menyebutkan sebuah Kritikan diartikan dengan istilah Pemberontakan.

Menurut Didik Martono menuturkan Kata Istilah “Pemberontakan” yang dikatakan oleh orang yang menyebut dirinya Pakar Hukum itu adalah kata yang tidak tepat.

” Jika suatu kesalahan yang dilakukan oleh Oknum – oknum Pemerintah yang melanggar aturan dari Undang – undang yang dibuat oleh Pemerintah itu sendiri lalu menerima Kritikan baik Masyarakat maupun dari Media Sosial dan media Massa dianggap Pemberontakan. Maka itu salah besar.

jangan sampai orang menganggap
Dulu setiap konflik selalu ada pemimpin, Sekarang dunia revolusi tanpa pemimpin lagi, Yang Pimpin Facebook, SMS, WA (WhatsApp), media sosial, itu yang Salah,” katanya dengan suara Lantang. Jum’at (29/1/2021).

Lelaki Asal Desa Demung Kecamatan Besuki ini mengatakan pernyataan orang yang menyebut dirinya Pakar Hukum menggunakan istilah “pemberontakan” itu kurang tepat.

Pasalnya, jelas yang terjadi di medsos saat ini hanya ekspresi bersuara walaupun ada beberapa yang dinilai berlebihan dalam penyampaiannya. Namun tidaklah tepat jika hal itu disebut dengan istilah “pemberontakan”.

” Istilah pemberontakan hanya tepat kepada pergerakan-pergerakan nyata yang mengganggu stabilitas keamanan nasional, jika hanya karena kritik dan penyampaian informasi di media sosial sudah ada aturan yang mengatur UU ITE, malah sebaliknya jika disebut pemberontakan dikhawatirkan justru akan terkesan pemerintah anti kritik,” Ketusnya.

Lanjut Didik Martono di era modern yang serba cepat ini, segala informasi dapat dengan mudah diperoleh masyarakat melalui medsos. Sejatinya, dengan kewenangan yang dimilikinya, pemerintah bisa juga memanfaatkan medsos untuk bergerak cepat menanggapi isu yang beredar di masyarakat, sehingga kejadian-kejadian yang tidak diinginkan bisa dihindari.

” Pemberontakan bisa terjadi karena satu alasan yang jelas dan terorganisir, jika kritik dianggap pemberontak apa bedanya dengan hidup di era orde baru yang segala sesuatunya serba dibatasi,” Pungkasnya. (tim/tr)

(Visited 66 times, 21 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *