Beredarnya Berita Adanya Dugaan “Kongkalikong” Dikbud Bondowoso tetap menjadi “Misteri”

Bondowoso-teropongreformasi.com

Pemberitaan Viral di salah satu media online terkait adanya dugaan sarat Nepotisme di Dikbud Bondowoso mengundang banyak pertanyaan terutama Ketua JPKP Nasional DPC Bondowoso, Mohammad Agam Hafidiyanto, SH

Dikutip dari salah satu media online tersebut—– Seperti halnya salah satu PKBM di Maesan, yang Ketua PKBM tersebut merupakan istri salah satu Pejabat Teras Dikbud Bondowoso yang bertugas langsung dengan masalah pendidikan kesetaraan tersebut. Lain halnya dengan PKBM di kisaran Kota, dimana Ketua PKBM tersebut adalah salah satu Staf Dikbud Bondowoso yang juga bertugas di bidang yang sama. Sementara ada juga Suami Istri yang sama sama menjabat sebagai Ketua PKBM. ——-

Kalau dugaan adanya Nepotisme yang mengarah ke Tipikor itu benar benar terjadi di Dikbud Bondowoso tentunya Kepala Dikbud ataupun Sekda harus menanggapi dan menyikapinya karena merupakan bawahan mereka, minimal mengintruksikan Inspektorat untuk mencari kebenaran dari pemberitaan tersebut, ataukah ada apa disini bilamana dibiarkan , nah ini kan jadi Misteri ? “

Mohammad Agam, Ketua JPKP Nasional DPC Bondowoso

“Kita pun tetap pada jalur untuk melakukan investigasi, dan akan meminta APH untuk memeriksa termasuk meminta untuk mempelajari data dan rekaman yang akan kami serahkan segera dalam bulan ini, tegas kami sampaikan karena kami duga kuat adanya Kerugian Negara di kegiatan ini terlebih nilai yang mencapai miliaraan rupiah”, tambahnya.

Sekda ataupun Kepala Dinas adalah Atasan yang juga bertanggung jawab atas indisipliner bawahan termasuk adanya dugaan Nepotisme yang diberitakan di media online dan bilamana benar – benar dilakukan pemeriksaan dan benar terjadi adanya hal tersebut tentunya diberlakukan sesuai PP yang berlaku sbb :

Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP Disiplin PNS”) yang berbunyi:

Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.

Mengingat banyaknya informasi masuk terkait adanya dugaan korupsi dan nepotisme yang terjadi di Dikbud Bondowoso sejak tahun 2017 hingga 2019, tentunya sangat perlu diperhatikan oleh pihak – pihak yang menjadi atasan dari bawahan yang diduga melakukan “Pelanggaran” tersebut. Apalagi awak media mendapatkan gambaran informasi adanya dugaan tidak sesuainya Data Dapodik dan Data dilapangan yang melibatkan sekian PKBM termasuk didalam perbandingan indikator dan LKPJ tahun tahun sebelumnya.

Masyarakat tinggal menunggu informasi selanjutnya yang pastinya lebih menarik dari dugaan – dugaan yang disampaikan Ketua Bara JP dan Ketua JPKP Nasional Bondowoso (Wahyu)

(Visited 246 times, 8 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *