Jalan Besuki Rusak Parah, Pemerintah Harus Cepat Tanggap

Situbondo, teropongreformasi.com

Jalan rusak banyak terjadi di beberapa kawasan khususnya daerah yang jaraknya jauh dari perkotaan, akan tetapi lain dengan yang satu ini, Jalan yang terletak Di barat Alun – alun Besuki, jalur antara Probolinggo – Situbondo sebuah jalan umum yang sudah mengalami kerusakan agak lama, Namun Pemerintah Setempat masih belum memperhatikan untuk memperbaiki.

Menurut beberapa nara sumber bahwa Warga setempat sudah mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk memperbaiki jalannya. Tapi sayangnya, hal tersebut masih belum mendapatkan tanggapan dari pemerintah setempat. Sehingga hal ini membuat warga kecewa berat.

Biasanya para warga itu tidak hanya kecewa karena jalan sangat jelek. Tapi ada beberapa alasan lain di baliknya. Mereka hanya takut akan ada korban karena jalan rusak tersebut. Bisa jadi kecelakaan tunggal, terserempet atau ditabrak kendaraaan lain ketika ingin menghindari jalan rusak tersebut. Bahkan bisa kehilangan nyawa hanya gara-gara itu. Kalau sudah begitu, yang rugi bukan hanya si korban saja, Tapi juga para warga yang merasa bersalah lantaran jalan di daerahnya telah memakan korban.

Namun jika para penyelenggara tidak segera memperbaiki padahal tidak ada halangan apapun, itu beda lagi. Menurut Pasal 273, jika jalan rusak mengakibatkan korban luka ringan atau kerusakan kendaraan, pemerintah setempat akan mendapatkan kurungan paling lama enam bulan atau denda maksimal Rp12 juta. Sedangkan kalau jalan rusak membuat luka berat, maka penyelenggara akan dihukum kurungan penjara maksimal satu tahun atau dengan paling banyak sebesar Rp24 juta. Lalu, jika korban sampai meninggal, penyelenggara jalan bisa dipenjara hingga lima tahun atau denda maksimal Rp120 juta.

Menurut hasil pantauan Tim TR dan Hartono Aktifis LSM Reformasi di lapangan mengatakan bahwa sebaiknya penyelenggara jalan harus segera memperbaiki fasilitas umum tersebut jika telah mendapatkan laporan dari para warga. Sebab, sesuai Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, penyelenggara wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Tapi jika perbaikan tidak dapat dilakukan dalam waktu dekat karena ada kendala misalnya cuaca atau anggaran, penyelenggara bisa memasang tanda pada jalan yang rusak. Hal ini disesuaikan dengan Pasal 24 Ayat (2).

Sementara itu menurutnya lagi bahwa jika penyelenggara jalan tidak memberikan tanda atau rambu pada fasilitas yang rusak tersebut akan ada hukuman menunggu. Adalah dapat dipidana kurungan penjara hingga enam bulan. Kemudian bisa juga terkena denda maksimal Rp1,5 juta.

Sehingga bagi para warga yang mengetahui ada jalan rusak, lebih baik segera mengadukannya kepada pemerintah setempat. Jika tidak mendapatkan tanggapan sama sekali dalam kurun waktu yang sangat lama, para warga bisa menuntutnya ke pihak berwajib, di katakannya bahwa Masyarakat Jangan takut untuk melakukannya karena ini demi keselamatan nyawa Manusia. ABDURRAHMAN.

(Visited 153 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *