Bupati Sumenep Resmi Di laporkan Pada KPK

Sumenep, teropongreformasi.com

Polemik mutasi dan rotasi jabatan yang digulirkan Bupati Sumenep Dr. KH. Abuya Busro Karim pada 25 April 2019 lalu terus berlanjut dan sampai detik ini Bupati Busyro belum melaksanakan rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Rekomendasi itu dikirim KASN karena mutasi yang digelar Bupati Sumenep di nilai cacat hukum, ahirnya aktiifis LSM Sumenep Herman Wahyudi, SH benar benar menepati janjinya untuk melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tertanggal 3 Maret 2020 resmi lapor KPK perihal Laporan Indikasi Korupsi dan jual beli jabatan dengan cara memalsukan dokumen peserta mutasi JPT/ PPT tanggal 25 April Kabupaten Sumenep.

“Ya, kami telah resmi melaporkan kasus tersebut ke ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait indikasi Korupsi dan jual beli jabatan dengan Cara Memalsukan Dokumen Peserta Mutasi JPT/ PPT tanggal 25 April Kabupaten Sumenep,” ungkapnya saat diwawancarai di Kantornya Pingggir Papas Kalianget Senin (16/3/2020).

Sebelumnya, Herman Wahyudi, memang pernah ancam bakal terus mengawal polemik mutasi ini. Ia bahkan berancang-ancang bakal melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait indikasi kerugian negara akibat tindakan yang diambil OPD selama ini. Ternyata dirinya memang telah melaporkan kasus tersebut ke KPK karena Bupati Sumenep tidak mengindahkan pihak KASN.

Di katakan Herman bahwa dengan lahirnya rekomendasi pembatalan dari KASN, maka dalam hal pelaksanaan anggaran kegiatan oleh para JPT/ PPT pemerintahan Kabupaten Sumenep tidak sah/illegal, karena tidak sesuai dengan peraturan dan Perundang-undangan yang mengaturnya. “Maka hal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian uang negara,” jelasnya.

Akibat lalainya Bupati Sumenep dengan tidak melaksanakan mutasi dan rotasi jabatan yang digulirkan maka Bupati Sumenep Dr. KH. Abuya Busro Karim pada 25 April 2019 diduga akan muncul kerugian Negara kurang lebih senilai RP 107.792.892.221,- (Seratus tujuh milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribuh dua ratus dua puluh satu rupiah), oleh karena itu dengan nilai yang fantastis itu, Herman telah melapor ke Pihak KPK beserta indikasi tingkat kerugian.

Adapun surat rekomendasi yang dikirimkan KASN dengan nomor R-3501/KASN/10/2019 tertanggal 21 Oktober 2019, isinya memerintahkan Bupati Sumenep untuk:

1. meninjau kembali keputusan dengan nomor 821.20/303/435/203.3/2019 tertanggal 24 April 2019 tentang mutasi/rotasi Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

2. Membentuk kembali panitia seleksi terkait pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui mutasi rotasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumenep yang pelaksanaannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah.

3. Membatalkan dan menerbitkan kembali surat keputusan pengangkatan dalam jabatan pimpinan tinggi melalui mutasi/rotasi setelah prosedur dan subtansi pengisian jabatan tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku

4. Untuk masa yang akan datang, agar dalam hal seleksi terbuka ataupun mutasi/rotasi Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan tinggi pratama, agar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Kami, dan teman teman telah berusaha mengawal kasus ini hingga turunnya rekomendasi dari KASN. Namun rupanya Bupati Sumenep mengabaikan rekomendasi tersebut,” pungkasnya. Moh.Sawin Al Basah.

(Visited 138 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *