Dugaan Penyalahgunaan Tanah Bengkok Desa Prasi Dilaporkan ke Kejaksaan

Probolinggo, teropongreformasi.com

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan demi menyelamatkan aset negara, tak terkecuali aset negara yang ada di tingkat desa, akan tetapi masih saja ada yang berani melakukan bentuk – bentuk dugaan penyelewengan dan berani berbenturan dengan undang – undang pemberantasan tindak pidana korupsi..?!!

Salah satu aktifis asal Situbondo yakni Ketua Umum Lembaga Pemantau dan Pengawas Anggaran Negara (LPPAN -Red) dengan panggilan akrab Amir, telah melaporkan dugaan penyalahgunaan tanah bengkok Desa Prasi Kecamatan Gading Kabupaten Probolinggo, hal tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat serta didukung dengan bukti – bukti berupa surat perjanjian gadai tanah bengkok antara pejabat pemerintah desa dengan pihak lain (pihak yang mengambil gadai), bahkan hal itu juga di lakukan oleh mantan Sekretaris Desa (SEKDES – Red) Prasi yang saat ini tidak lagi menjabat di desa prasi. Terang Amir, saat di konfirmasi wartawan teropong reformasi.

Hal senada disampaikan Amir, bahwa yang cukup ironis dan dinilai berani bermain dengan aset negara berupa tanah bengkok, yakni salah seorang PJ Kepala Desa, yang saat ini bertugas di Desa Renteng Kecamatan Gading, yang sebelumnya menjadi staf Kecamatan Gading sejak 2019 dan yang bersangkutan berstatus pegawai negeri sipil (PNS -Red), bernama Najimuddin, dalam arti bahwa dirinya bukan lagi menjabat sebagai SEKDES Desa Prasi, namun masih menguasai atau mengelola tanah bengkok di Desa Prasi. Apakah hal ini bukan bentuk pelanggaran nyata bahwa seorang PNS diduga telah berani membentur aturan sebagaimana di atur dalam undang undang pemberantasan tindak pidana korupsi..? Lanjut Amir penuh heran.

Di konfirmasi terpisah Najimuddin tidak mau menjelaskan karena Tim TR menghubungi via telpon sellulernya, minta untuk di konfirmasi langsung di kantor atau di rumahnya.

Sampai berita ini di tulis, Tim TR akan segera mendatangi PJ Kepala Desa tersebut agar permasalahan bisa cepat selesai dan mengerti langsung tentang duduk permalasahan yang di angkat oleh Akitifis LPPAN, hanya saja ada juga sedikit pendapat dari Ketua LSM Reformasi, Drs. Suyono, SH yang menyimak juga terkait dengan sedikit kecurangan dan di duga sangat melanggar aturan tersebut menyampaikan bahwa dirinya juga memperkuat pelaporan LPPAN dengan akan memberikan surat pada Bupati dan pihak Kejaksaan Negeri Probolinggo agar segera menindak lanjuti secara serius ASN yang menjabat sebagai PJ Kepala Desa tersebut pada proses jalur hukum yang benar, hal ini agar tidak menjadi contoh bagi para PJ atau Kepala Desa yang lainnya terhadap TKD demi kepentingan pribadinya, bukan untuk masyarakat pada umumnya. RED

(Visited 795 times, 11 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *