Rencana Eksekusi di duga hanya Sepihak, Warga Dusun Kauman Besuki Kecewa

Situbondo, teropongreformasi.com

Urusan Tanah adalah sesuatu yang sangat rawan, bahkan sampai terjadi kekerasan karena mempertahankan sebidang tanah yang sudah di tempati selama bertahun – tahun, beranak cucu dan pada akhirnya sampai timbul masalah setelah ada pengumuman Eksekusi dari pihak Pengadilan Negeri yang pada awalnya pihak PN ( Pengadilan Negeri – Red ) tidak mengetahui Kronologi dari Tanah tersebut, hanya berdasarkan SHM ( Sertifikat Hak Milik – Red ) atas nama pemilik Tanah yang tertera di SHM tersebut.

Seperti yang terjadi di Desa Besuki, tepatnya di Dusun Kauman RT 02 RW 03 Desa Besuki Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo yang ternyata timbul Masalah yang cukup serius, pasalnya sebidang tanah yang di tempati oleh 20 KK ( Kepala Keluarga – Red ) seluas lebih kurang 1577 M2 di rencanakan akan di eksekusi oleh pihak PN Situbondo sesuai Putusan PN Nomor : 10/Pdt.G/2006/PN.Stb tanggal 08 Agustus 2006 Jo. Putusan PT Surabaya Nomor : 132/Pdt/2007/PT.Sby.. Tanggal 23 Mei 2007, dalam perkara antara : Endang Purwaning sutjianti selaku Pemohon Eksekusi, Melawan Abdurrahman dan kawan – kawan.

Hasil Investigasi Tim Aktifis LSM Reformasi di lapangan ternyata menemukan Ketimpangan dan sedikit kekeliruan dalam surat Putusan yang di keluarkan oleh PN dan juga PT yang menyebutkan hanya sepihak, yang pada kenyataan di lapangan bukan hanya tiga orang yang tergugat, akan tetapi justru 20 KK yang menempati dan di sana sudah tertera beberapa surat pernyataan yang sangat mengikat pada pemilik tanah sebelum Endang selaku penggugat.

BUZAERI, 44 Tahun warga yang menempati Lokasi tanah sengketa tersebut saat di konfirmasi oleh Tim TR di rumah salah satu tergugat juga yang bernama Zaenul Hazan, 49 tahun mengatakan secara tegas sambil menunjukkan data pada Tim TR bahwa mereka sudah menempati tanah itu sejak ibunya belum lahir yaitu sejak tahun 1933 dan di ceritakan bahwa untuk mereka dengan systim Sewa pada salah satu pemilik Tanah yang bernama Abdul Hamid pada tahun 1989, kemudian di ketahui pada 1991 di balik nama 7 orang antara lain : Saiful Churrijah, Ainur Rofiq, Djauhar Arifin, Nur Ainaini, Taufiq Fauzi dan Ani Rusdiani serta Roekmini yang sebelumnya di balik nama oleh Mohammad Saleh ( pemilik awal – Red ) pada dua orang anaknya yang bernama Abdul Hamid dan Roekmini ( 15 Mei 1973 ) sebagaimana nomor sertifikat 459.

Hal ini baru di ketahui setelah ramai terjadi proses Gugatan di PN Situbondo, yang sebelumnya terjadi sewa menyewa antara kedua belah pihak, antara 20 KK yang menempati dengan ahli waris yang sudah tertera di SHM yang di bawa ke Meja hijau oleh penggugat, akan tetapi malah tidak di dengarkan oleh Pihak PN tentang kronologi awal antara penggugat dan tergugat.

Warga yang menempati tanah tersebut merasa tertekan dengan adanya putusan yang sepihak tersebut, beberapa alat bukti yang di ajukan tidak pernah di indahkan, bahkan tahu – tahu sudah ada putusan menyalahkan para tergugat yang jumlahnya hanya 3 orang di antaranya : Abdurrahman ( Almarhum – Red ), BU Jumaiyah ( Alm ) dan Pak Jamal ( Alm ) sedangkan yang menempati justru bukan hanya 3 orang akan tetapi 20 KK, secara otomatis pihak PN Sangat kaget.

Dari hal tersebut bisa di katakan sangatlah lemah karena dalam putusan hanya di sebutkan 3 orang sedangkan yang menempati sampai 20 KK, karena itu menurut Abdurrahman salah satu aktifis LSM Reformasi yang menyimak tentang kejadian ini mengatakan bahwa ini perlu di pertimbangkan kembali, hal kepatutan dalam proses eksekusi haruslah di sertakan, bukan ganya sekedar putusan yang pada akhirnya merugikan semua pihak, dari 20 KK tidak saja 20 KK saja akan tetapi justru beranak pinak yang sangat banyak, harus di pikirkan lebih dalam.

Harapan Semua warga yang menempati tanah tersebut sebenarnya tidaklah banyak mengikat, hanya saja surat pernyataan bersama tertanggal 27 Agustus 2002 yang di buat oleh Pihak ke satu Fadrawi, warga Jalan Argopuro Dusun Rawan Desa Besuki dan mengetahui Kades ( Kepala Deaa – Red ) Besuki, BUSA’I dan salah satu menyebutkan bahwa masing-masing warga yang menempati di beri tanah seluas 7 X 15 Meter yang terletak di jalan Gunung Ngawi RT 01 RW 05 Kampung Rawan Desa Besuki, dan atau Pernyataan yang kedua pada tanggal 09 Januari 2008 yang menyebutkan bahwa bersedia membeli tanah pekarangan yang di tempati sesuai dengan pasaran yang ada dengan di saksikan Kades yayan Soeyanto.

Sampai berita ini di tulis aktifis LSM Reformasi masih menelusuri kebenaran surat pernyataan tersebut dan akan di tindak lanjuti secara prosedur dan kepatutan, bukan hanya asal pemutusan perkara yang pada akhirnya juga sangat merugikan salah satu pihak karena walau bagaimana hal ini adalah perkara perdata yang semuanya bisa di akhiri dengan musyawarah sesuai dengan sila ke 4 Pancasila, Musyawarah untuk mencapai Mufakat. Buhari Muslim, SH

(Visited 718 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *