Kesal Dengan Maraknya Pungli, Ratusan Massa LSM GMBI Unras Datangi Kantor Dinas Pendidikan indramayu

Indramayu-teropongreformasi.com

Ratusan massa yang tergabung di LSM GMBI ramai-ramai datangi Kantor Dinas Pendidikan Indramayu Kabupaten Indramayu Provinsi Jabar untuk Berunjuk Rasa disinyalir banyaknya Pungutan Liar (Pungli) di sektor Dinas Pendidikan Indramayu khususnya di Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Ono Cahyono selaku Ketua Distrik LSM GMBI Kabupaten Indramayu Dalam orasi Tuntutannya menghentikan adanya Pungutan Liar yang dilakukan oknum guru disekolah sekolah dengan mengatas namakan Sumbangan bantuan dan infak, Mendesak Kajari indramayu untuk Periksa Pengadaan Fingerprint Didinas Pendidikan.

Masih menurut Ono
Disela Unjuk rasa kepada awak Media menuturkan”Maraknya pungutan liar sekolah sekolah disetiap perkecamatan dan Menyikapi Pegadaan barang berupa fingerprint yang pertama seharga Rp.1,5 M didinas Pendidikan yang menurut kami penggunaanya tidak maksimal atau tidak tepat guna dan ini pengadaan barang yang kedua.
Adapun nominal yang dimintai dengan alasan infak sebesar Rp.400.000. Masih banyak lagi alasan alasan lainya, dan kami punya data dan rencana kami akan bawa keranah APH Kejari Indramyu, apapun bentuknya yang jelas sangat memberatkan para orang tua siswa.
Tegasnya.

Kadisdik Indramayu H.Muhammad Ali Hasan.
Setiap masukan masukan dari GMBI baik lisan maupun tertulis itu akan kami Tampung dan kami kaji dan kami analisis,tentunya kajian analisis kami sesuai Undang undang yang berlaku, peraturan pemerintah dari pusat maupun Daerah yang digelar serta peraturan mentri pendidikan yang digulirkan kepada kami satuan pendidikan baik di SD maupun di SMP.
Adapun jumlah tuntutan dari GMBI nanti kami lihat satu persatu, saya tidak buka satu persatu diantara salah satunya menghentikan pungutan.
Nanti kami lihat dan kaji ketika tidak sesuai aturan hentikan. Tegasnya.

Dan kami analisis menyalahi aturan atau tidak kalau menyalahi aturan ada sangsinya, sangsi berat,Ringan dan Sedang, soal sangsi kewenangan bukan pihak kami, ada di BKSDM dan Inspektorat.
Himbauan untuk semua sekolah bahwa pungutan tanpa musywarah adalah pungutan. pungkasnya.Jani

(Visited 97 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *