Siti jenar mangakui Apresiasi Polres Situbondo, Namun tidak untuk Perhutani

Situbondo, teropongreformasi.com

Terkait Kunjungan Perwakilan Divisi Regional Perhutani Jawa Timur Siang Tadi Rabu 05/02 2020 di Bondowoso dan Situbondo,yang dalam hal ini diwakili oleh L.O AKBP Ryan dan Expert Kam Miswanto. Menuai Kecaman Keras Ketua Umum LSM SITI JENAR Eko Febrianto.

Hal ini mereka datang kedaerah bukannya melakukan Fungsi dan poksi tugas mereka sebagai pejabat yang terkait penanganan gangguan keamanan hutan dan sebagai komandan Polhutmob Se Regional Jatim, melainkan datang untuk melakukan tanya jawab yang tidak perlu dan terkesan meremehkan pelapor serta cenderung membela para pelaku Kejahatan Lingkungan yang terindikasi kuat melibatkan internal mereka di daerah (KPH BONDOWOSO).

Dan Memang saya akui rata rata kasus Ilegal logging banyak melibatkan petinggi petinggi di internal mereka pantas sulit diberantas merajalelanya pembalakan liar disini saya kira tak lain dan tak bukan karena ada indikasi kuat keterlibatan orang dalam sangat mengherankan toh, mereka yang seharusnya berkomitmen untuk memberantas Ilegal Logging malahan berperan dalam maraknya Ilegal Logging itu sendiri,ungkap eko

Disaat Awak Media meminta keterangan Ketum LSM SITI JENAR Eko Febrianto memberikan pernyataan sedikit Geram dan mengancam akan membawa dan mengadukan Kasus ilegal logging serta kasus bagi hasil kopi Di Areal teritorial KPH BONDOWOSO ini Ke Kementrian BUMN di jakarta.

Berbeda jauh dengan Respon polres Situbondo dalam kasus Ilegal logging yang mana setelah kasus ini mencuat dipermukaan Kapolres situbondo AKBP SUGANDI dengan tanggap langsung pasang badan dan menentukan sikap untuk melakukan perang terhadap ilegal logging di wilayah hukumnya.

Dilain sisi Ketum Siti jenar memaparkan tentang persoalan illegal logging di Wilayah Hukum Situbondo – Bondowoso (KPH BONDOWOSO) yang kini sudah menjadi fenomena umum yang berlangsung di mana-mana.

Saat ini kasus Illegal logging bukan merupakan tindakan haram yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi, tetapi sudah menjadi pekerjaan keseharian. Fenomena illegal logging kini bukan lagi merupakan masalah orang orang kehutanan saja, melainkan persoalan multipihak yang dalam penyelesaiaanya pun membutuhkan banyak pihak terkait.

Permasalahan mendasar yang dihadapi bagi penegak hukum dalam memberantas illegal logging disebabkan illegal logging termasuk dalam kategori kejahatan yang terorganisir, yaitu ada actor intelectualnya, ada pelaku materialnya. Pelaku material bisa buruh / Tukang Pikul, penebang kayu yang hanya diupah, pemilik modal (cukong), pembeli, penjual dan acapkali ada backing dari oknum PERHUTANI dan adapula APH juga, aparat pemerintah maupun tokoh masyarakat.

Di antara mereka selalu bekerja sama secara rapi, teratur dan solid. Disinyalir ada yang membackingi, sehingga praktek illegal logging sangat sulit diberantas, dan kalaupun ditemukan kasusnya yang dipidana bukan actor intelectual atau cukong, hanya pelaku biasa seperti penebang kayu, pengemudi armada angkut, atau yang menjalankan kendaraannya merekalah yang dipastikan terjerat pasal 12 huruf (b) jo pasal 82 ayat (1) huruf (b) UU RI Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan.

Tersangka diancaman hukuman paling lama (5) tahun, padahal Pelaku sebenarnya (otak kejahatan / master mind) sudah kabur duluan sebelum petugas penegak hukum dapat menangkapnya.

Maka semua itu akibat dari kerusakan hutan akan menimbulkan dampak-dampak negatif pada kita dan anak cucu kita. Salah satunya adalah bencana banjir Bandang, Tanah longsor serta kekeringan, kerusakan hutan umumnya dimana mana adalah akibat orang orang yang tidak bertanggung jawab terkait pembalakan liar/illegal logging yang dibiarkan, “Pungkas Eko Febrianto.(sup)

(Visited 80 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *