Perlu di Sorot, Proyek RTLH Desa Bloro Di duga Sarat Korupsi, Patut di Laporkan

Situbondo, teropongreformasi.com

Dugaan penyalah gunaan keuangan bantuan sosial dari dana APBN melalui pengawasan Kantor Dinas Permukiman Kabupaten Situbondo berupa pengadaan Rumah Layak Huni di Dusun Bloro Barat Desa Bloro Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo menuai sorotan warga, pasalnya program bantuan yang seharusnya sesuai harapan dengan perhitungan biaya yang cukup bagi penerima hak ( Warga – Red ), ternyata di duga sarat dengan Korupsi karena saat di hitung sangat tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan.

Sebagian data dari nara sumber langsung

Warga kurang mampu sebagai penerima bantuan di RT 05 RW 02 Dusun Bloro Barat bercerita banyak sambil ikut menghitung saat Tim LSM Reformasi bersama Awak Media Teropong Reformasi mendatangi Lokasi penerima manfaat Proyek RTLH tersebut.

Dari data yang di peroleh di dapatkan perhitungan yang sangat jelas, di duga hanya menghasilkan biaya lebih kurang sebesar Rp 5 juta, sementara dana yang seharusnya di keluarkan oleh pihak Pengelola kegiatan tidaklah hanya sebesar itu, hal ini bisa di bayangkan, betapa besar dugaan korupsi dengan cara mempermainkan dana pemerintah yang seharusnya untuk warga secara penuh, malah di duga untuk bancakan dengan para pengelola.

Program Bantuan RTLH di Dusun Bloro barat ini adalah salah satu dari beberapa paket bantuan yang mengalir ke beberapa penerima manfaat di Desa Bloro, menurut keterangan beberapa pihak di ketemukan jumlah sebanyak 20 unit rumah yang masuk dalam daftar penerima manfaat tersebut.

Disisi lain, warga yang mengetahui kondisi pembangunan RTLH bermasalah kemudian meminta kepada pihak berwenang melalui media Online Teropong Reformasi dan Para aktifis LSM Reformasi untuk segera mengusut tuntas kejadian tersebut mengingat tidak sedikit dana yang dikucurkan oleh pemerintah untuk membantu warga miskin guna memenuhi kebutuhan akan rumah yang layak huni, namun hasilnya sangat tidak sesuai dengan harapan warga.

“Kami minta agar petugas yang berwenang untuk mengusut sekaligus menindak pelaku jika terbukti melakukan penyimpangan dalam tata kelola program bantuan pengadaan rumah layak huni agar hal semacam ini tidak terjadi lagi dikemudian hari dan warga miskin benar-benar bisa menikmati bantuan secara baik dan sesuai”, tutur warga yang enggan disebutkan namanya.

Sampai berita ini di tulis, para Aktifis yang ikut terjun ke lapangan untuk mengklarifikasi permasalahan tersebut akan segera mengirimkan surat laporan secara resmi pada pihak penegak hukum agar bisa mengetahui duduk permasalahannya dan untuk menindak lanjuti secara prosedur hukum, hal ini sebagai pelajaran yang sangat baik bagi para pelaku agar tidak membuat resah masyarakat khususnya warga penerima bantuan RTLH karena mereka ( Aktifis – Red ) yakin bahwa para penegak hukum selalu siap menerima, menampung dan mengusut setiap aduan masyarakat tanpa pandang bulu, memberikan dukungan dan kepercayaan kepada mereka ( para penegak hukum – Red ) akan menjadi pelopor cipta kondisi Kamtibmas di masyarakat. Wahyu – Red

(Visited 123 times, 2 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *