LSM SITI JENAR Ungkap TKD 16’5 Hektar Desa Duwet Panarukan Yang Digadaikan oleh Suami Mantan Kades

Situbondo – teropongreformasi.com

Pertanggal 30 Desember 2019, jabatan Kepala Desa (Kades) Duwet Noor Asyati, Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo, mulai menuai masalah. Pasalnya suami sang mantan Kades yang sudah purna tugas ini, diduga kuat menggadaikan Tanah Kas Desa (TKD), yang melebihi batas masa jabatan istrinya, Selasa 21 Januari 2020.

Menurut (Ketum) LSM SITI JENAR Eko Febrianto ini sangat Ironis sekali karena yang mengadaikan malahan Suami Mantan Sang Kades padahal jelas kalau kita bicara TKD / Tanah kas desa adalah kekayaan desa dan menjadi milik desa kalau merujuk pada Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 3 ayat 1 Permendagri 4/2007.

Akibatnya, seluruh Perangkat Desa dan Kades Terpilih saat ini Adi Chandra dan juga pengurus Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kebingungan atas Ulah suami Sang Mantan Kades ini.

Sawah TKD seluar 16,5 Hektar itu digadaikan Sukardi tanpa Mekanisme lelang yang seharusnya dan hasil Investigasi tim LSM SITI JENAR, menemukan Kwitansi Bermaterai dari Pengelola Sawah yang digadaikan Sukardi ini
Penggunaan lahan ini baru akan habis masa waktunya pada akhir bulan 2-2020. Padahal tgl 30-12-2019. Pemerintahan Desa Duwet Panarukan ini telah resmi berganti Kades yang baru. Bukan Istri si Sukardi lagi.

Tindakan menyewakan dan atau menggadaikan TKD itu, menurut Ketum LSM SITI JENAR hal ini adalah adalah perbuatan Murni melawan peraturan.

Dilain pihak Menurut Camat Panarukan H.Marjulis SE.Msi. Kami sebagai pembina sudah tidak kurang kurang memperingatkan mantan Kades untuk tidak menyewakan TKD sejak 3 bulan masa jabatan habis. Tapi kenyataannya, tetap saja disewakan apalagi oleh suami nya ,” tutur Camat Panarukan ketika Menemui Ketum LSM SITI JENAR diruangannya. Bahkan Camat mengancam apabila dalam kurun waktu 1 minggu Mantan Kades tidak menyerahkan Aset dan hasil sewa TKD di tahun 2019 maka dia mengancam akan melaporkan ini ke Inspektorat dan APH.

Kembali kepada Ketum LSM SITI JENAR menurut Eko Febrianto upaya untuk memperingati hal itu, tidak cukup dilakukan oleh Camat . Kalaupun perlu Inspektorat dan APH harus turun untuk melakukan tindakan tegas dikarenakan ini akan menghambat RPJMDes yang Seperti kita ketahui bersama diantara beberapa desa di Kecamatan Panarukan desa duwet dan peleyan lah yg Sampai Saat ini bermasalah Peng SPJ an nya. Walaupun Camat memperingati berulangkali. Tapi kalau mantan Kades tersebut tidak ditindak tegas hal semacam ini akan menjadi indikasi sebuah pembiaran dan ini beresiko besar nantinya

Toh sampai berita ini ditulis kenyataannya, tetap saja disewakan. Atau berada pada tangan pihak ke 3 bukan dalam pengawasan PEMDES pada Pemerintahan yang baru ini. Bahkan Peringatan dari Camat itupun seakan hanya angin lalu, dan upaya mengingatkan itu saya kira udah cukup tinggal tindakan tegas yang harus diterapkan kepada mantan Kades.

Saya kira ini murni Perbuatan Melawan Hukum Mengamati hal ini, Ketum LSM SITI JENAR, menilai Kasus ini sudah mencuat dipermukaan setelah berita ini ditulis saya kira apalagi mantan kades ( Istrinya ) sudah tidak memiliki kekuasaan dan ikatan apapun dengan seluruh fasilitas dan kegiatan Desa Duwet Kecamatan Panarukan ini.

Posisi mantan Kades saat ini juga diperparah atas beberapa Temuan kegiatan dan keuangan desa yang bermasalah semasa dia menjabat saya kira masih ada satu yang sangat besar, adalah tanggungjawab atas kebijaksanaan selama dia menjadi Kades. Mulai dari tanggung jawab pelaksanaan APBDes hingga tanggung jawab moral seluruh kebijaksanaannya yang telah diperbuat, tutur Ketum LSM SITI JENAR Eko Febrianto.

Selanjunya Eko Febrianto menegaskan bahwa Tanah Kas Desa (TKD) adalah Fasilitas desa yang dikuasai desa peruntukannya, untuk menunjang kegiatan dan Aktifitas desa. Maka dalam hal ini, sebagai pengendali adalah Kades, maka sebagai penanggungjawab wajib mengutamakan kepentingan desa. Untuk itu, hasil dari menyewakan TKD seharusnya masuk menjadi Pendapatan Asli Desa.

Apalagi hasil Investigasi tim kami dilapangan ternyata dugaan mantan Kades Duwet ini pun banyak menyimpang tidak hanya berhenti pada persoalan sewa menyewa TKD.

Menurut Ketum LSM SITI JENAR kami wajar menduga bahwa mantan Kades tersebut tidak menyetor hasil gadai sepihak yang dilakuakan Suami Mantan Kades ini, tidak di masukkan menjadi Pendapatan Asli Desa. Karena tidak tertuang dalam APBDes dan LPJ. Nah apabila benar Suami mantan Kades yang bernama Sukardi ini tidak menyetor hasil Sewa TKD tersebut sampai waktu yang ditentukan, saya kira Inspektorat harus segera menentukan sikap karena perbuatan Suami mantan Kades tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang tertera pada pasal 2 ayat 1 dan atau pasal 3 UU RI No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.ujarnya(sup/mis)

(Visited 297 times, 12 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *