LSM Edy Center lakukan Hearing dengan Inspektorat , terkait pemberhentian seluruh perangkat Desa Curahjeru


Situbondo, teropongreformasi.com

Gara gara beda pilihan politik ketika pilkades dua bulan lalu seluruh perangkat Desa Curah jeru kec. Panji diberhentikan sepihak oleh kades curah jeru SANDI S.Pd. sd.
Seluruh kades terpilih kabupaten Situbondo Baru di lantik pada tgl 30 Desember 2019 lalu efektif masuk kerja pertama setelah empat hari pasca di lantik .pas kerja hari pertama masuk kerja tgl 4 Januari si kades ini memanggil semua perangkat Desa Curah jeru kec.Panji begitu semua berkumpul kades Sandi langsung secara lisan mengatakan mulai besok dan seterusnya bapak bapak tidak usah masuk kerja karena anda semua di istirahatkan sampai ada pemberitahuan sebelanjutnya .

Begitu dengar terkait pemberhentian secara sepihak dari sang kades mereka begitu kaget dan tidak bisa berbuat apa namun tidak selesai sampai di situ masalahnya . kejadian pemecatan terhadap semua perangkat desa curah jeru geger dan yang jelas terjadi pro kontra di tengah masyarakat . untuk di kabupaten akan jadi pembicaraan dan pembahasan serius para pejabat terkait .


Menurut salah satu tokoh , kades curah jeru telah berbuat sewnang wenang terhadap perangkatnya dan tidak bisa menganalisis dampak negatif dan dampak hukumnya , mungkin pak kades yang satu ini menganggap dia raja di desanya sehingga seenaknya berbuat , tanpa mempelajari UU tentang pemerintahan desa no 6 tahun 2914 dan PP no 20 pasal 18 ayat 1 dan 2 tentang pembinaan dan pengawasan pemerintah yang di lakukan oleh masyarakat .
Menurut NURAIDY satrio selaku pegiat sosial dan selaku penggugat terhadap kebijakan kades curah jeru yang di anggap merugikan banyak orang dan di duga telah salah mengambil kebijakan yang extrim ini sehingga akan berdampak gejolak kegaduhan di tengah masyarakat baik sosial maupun secara ekonomi , kades hanya mendengar apa kata tim suksesnya tanpa memikirkan akibatnya . Masih menurut edi center biasa dia di sapa mengatakan ada aturan dan mekanisme yang jelas menurut hukum tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa tidak boleh semena mena harus memenuhi kriteria . Kades selaku kepanjangan dari pemerintah daerah harus memahami itu semua bukan mengumbar ambisi kekuasaan jelas Edy . Dan kades bisa di impecman di tengah jalan apabila melanggar hukum dan undang undang jelas edy . ( mis )

(Visited 32 times, 5 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *