PULAU TABUHAN “DI SEWAKAN” DI PERTANYAKAN FPB KE DPRD

Banyuwangi , teropongreformasi.com

Kantor DPRD Kabupaten Banyuwangi ( 15/01/2020) di datangi FPB ( Forum Peduli Banyuwangi ) untuk mempertanyakan tentang ” Disewakan”nya pulau Tabuhan kepada negara asing Singapura,melalui PT.Paragon.

Menurut keterangan pihak Asisten administrasi Pemerintah daerah (Guntur),bahwasannya pulau Tabuhan,yang awal mulanya memiliki luas kurang lebih 70.000 M2 atau 7 Ha ,namun dari tahun ketahun pulau Tabuhan mengalami pengurangan luas ( abrasi ) yang pada saat tahun 1999, tersisa Luas pulau Tabuhan kurang lebihnya 5.350 M2 atau 5,350 Ha.

Sidang yang di pimpin oleh Michael Edi Susanto dari Fraksi Partai Demokrat,menghimbau kepada para eksekutif supaya dalam pengelolaan Pulau Tabuhan dapat kiranya PAD dapat masuk untuk Banyuwangi,”jangan sampai terjadi seperti Tambang Emas Tumpang Pitu,yang PAD nya tidak masuk untuk Banyuwangi “,ujar Michael.

Menurut perwakilan BPKAD (Syamsudin) menyatakan bahwasannya ” Pulau Tabuhan skemanya di Sewakan, PT.Paragon sekedar mewakili PT.yang ada di Indonesia namanya PT.Pengelola Pulau Tabuhan,yang nantinya pengelolaan Pulau Tabuhan tersebut dikelola secara mandiri, proses pengelolaannya dilakukan oleh PT.Pengelolaan Pulau Tabuhan,dan nantinya tidak akan di kelola oleh PT.Paragon “.
PT.Paragon ini bukan dadakan ini terjadi pada bulan Oktober tahun 2019 akan tetapi prosesnya sejak tahun 2018 dan PT.Paragon mengirim utusan pada bulan Oktober tahun 2019,PT Paragon ingin memastikan kepada pemerintah daerah ,” jika pihak pemerintah daerah tidak memberikan ,maka PT Paragon akan pergi dan tidak akan mengelola Pulau Tabuhan “,,ujar Syamsudin (menirukan ucapan investor ).
” Pemerintah daerah tidak serta-merta memberikan kepada investor,namun di cek terlebih dahulu.
Setelah di cek ternyata PT Paragon adalah punya pabrik distilasi air laut,atau pengelolaan air laut menjadi air tawar.Untuk investasi pengelolaan air 35 miliar,belum lagi yang lain”,jelas Syamsudin.

Masih penjelasan Syamsudin,”Pulau Tabuhan disewakan dengan harga 250 JT/hektar per tahun,dan luas yang disewakan 4 ha jadi kita mendapatkan 1 miliar/ tahun,untuk waktu sewa selama 20 tahun,dan akan di evaluasi setiap 5 tahun”.

Namun menurut salah satu perwakilan FPB Amir makruf khan, bila adanya pemerintah daerah Banyuwangi menyewakan Pulau Tabuhan selama 20 tahun sedangkan masa jabatan kepala daerah Banyuwangi kurang dari 1 tahun,dan apa lagi ada Perda 11 tahun 2018 tentang pengelolaan barang aset daerah,
Kepada siapa masyarakat Banyuwangi mengadu ? “ungkap Amir (panggilan akrab). ( Why)

(Visited 12 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *