Leaching Tidak boleh Menarik Kendaraan Secara Paksa Walaupun Ada Sertifikat Fiducia

Situbondo, teropongreformasi.com

Drs. Suyono, SH salah seorang Pengacara di Situbondo menanggapi keterangan salah satu nara sumber yang telah di beritakan oleh salah satu Media Online baru lalu yaitu tentang tidak benarnya Penarikan secara paksa oleh Petugas Leaching dengan dasar sudah ada Sertifikat Fiducia yang di tanda tangani oleh Debitur saat pengambilan unit.

Menurutnya juga seperti itu, memang benar bahwa putusan MK terbaru N0. 18 / PUU-XVII/2019 mengatakan Eksekusi jaminan Fidusia harus melalui proses pengadilan, tidak bisa di eksekusi sepihak oleh leaching hanya berdasarkan sertifikat Fidusia tersebut.

Kalaupun ada kemacetan di haruskan memohon kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu kemudian menunggu kesuka relaan Debitur untuk menyerahkan unit tersebut pada pihak Leaching dan nengakui bahwa ada cidera janji dengan pihak Leaching, bukan dengan secara paksa menarik kendaraan seperti yang terjadi di masyarakat selama ini, selanjutnya kalau sudah ada kesepakatan atau suka rela dari Debitur maka pihak Leaching baru berhak untuk mengeksekusi unit dari Debitur.

Oleh karena tidaklah mungkin untuk menyerahkan unit dari pihak Debitur pada Leaching, maka pihak Leachingpun di haruskan mengajukan permohonan lagi untuk mengadakan Eksekusi pada Pengadilan Negeri,

Tapi apabila terjadi sebalik nya Debitur tidak mau menyerahkan secara sukarela benda yang menjadi obyek dalam perjanjian Fidusia maka pihak Kreditur atau leaching tidak boleh melakukan eksekusi sendiri, melainkan harus mengajukan permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri agar semuanya ada perimbangan dalam perlindungan Hukum, seperti keterangan yang di jelaskan pada awak Media TR baru lalu, harus pula ada pembelaan diri dari pihak Debitur, bukan hanya mengurusi Masalah Execusi dari pihak Leaching.

Di katakannya juga bahwa apabila ada unit yang sudah di jual oleh oihak Debitur sebelum ada pelunasan maka hal ini tetap beradasar pada Putusan MK yang hanya menganulir sebagian pasal dari UU Fidusia N0. 42 Tahun 1999, hal ini bukan membatalkan UU Fidusia secara keseluruhan, Pasal yang di anulir yaitu Pasal 15 yang berbunyi “Kekuatan eksekutorial dan sama dengan Putusan Pengadilan” Maksud nya sertifikat Fidusia sama dengan putusan pengadilan dan ayat (3) nya tentang Cidera Janji, menurut MK Cidera Janji atau terlambat membayar angsuran tidak bisa di tentukan secara sepihak oleh Leaching, akan tetapi harus melalui kesepakatan antara Pihak Leaching dengan si Pemilik Kendaraan tersebut atau Debitur, selanjutnya dirinya siap juga untuk membantu siapapun saja yang merasa di rugikan oleh pihak Leaching terkait dengan unit yang di ambilnya dari Pihak Leaching. RED

(Visited 60 times, 2 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *