Masyarakat Geram, Proyek ADD/DD Desa Bengkak Tanpa Papan Informasi

Banyuwangi, teropongreformasi.com

Masyarakat di Desa Bengkak ,kecamatan Wongsorejo kabupaten Banyuwangi mempertanyakan penggunaan Anggaran Dana Desa (ADD/DD) sumber dananya dari APBN yang di kelola Pemerintah Desa (Pemdes) di Desa Bengkak Konon katanya, diduga yang baru saja menjabat jadi kepala desa dari tahun 2019 penggunaan ADD/DD Pemdes tidak transparan.

Pasalnya pekerjaan fisik puskesmas pembantu di desa Bengkak utamanya pembangunan gedung puskesmas pembantu tanpa pemasangan papan nama/informasi, sehingga rancu untuk membedakan antara proyek dinas dengan proyek desa. Menyikapi hal ini, masyarakat meminta kepada Pemerintah,Kabupaten Banyuwangi atau instansi terkait meninjau lokasi , untuk pelaksanaan proyek dari ADD/DD, ada pemasangan papan nama/informasi, biar nampak transparan dalam penggunaan ADD/DD.dan jelas berapa anggaran yang dikelolah,

“Pengerjaan Proyek postu di desa bengkak kecamatan Wongsorejo kabupaten Banyuwangil tengah tidak memakai papan informasi sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat dalam mengerjakan proyek pembangunan desa, ungkap masyarakat setempat pada wartawan media ini

Setelah awak media mengkonfirmasi pihak desa di kantornya yang terkait tentang papan informasi tidak ada keterbukaan dalam menjelaskan hal tersebut dan seakan tidak mau di investigasi dari pihak media dan pihak pegawai desa saling salahkan tentang papan informasi dan bukan hanya pengerjaan ini yang lain juga seperti itu banyak proyek desa Bengkak yang tidak ada papan informasinya ke seperti papan informasi apbdes dan papan informasi lainnya yang terkait dengan pembangunan desa dan kepala desa seakan tidak mau tau tentang ketidak keterbukaan dalam mengelola dana desa.Malah Mustain kepala desa Bengkak yang baru terpilih ini pekerjaan pemdes lama,dan dia tidak punya inisiatif untuk memasang papan informasi,padahal ini sangatlah penting untuk diketahui oleh masyarakat,

“Hal ini, bertujuan untuk mewujudkan transparansi dalam pemanfaatan dana desa kepada masyarakat. Selain itu sesuai instruksi dari Kementerian Desa yang meminta para Pemdes terutama Kepala Desa untuk transparansi dalam pelaksanaan Dana Desa, sesuai dengan aturan undang-undang tentang pemerintah desa,” tuturnya.

Sahadi dan teman teman, Selaku Pemerhati Anti Korupsi Pemdes kedepannya, harus ada perubahan. Pelaksanaan dana desa harus dilaksanakan secara transparan. “Ini sudah menjadi aturan undang-undang. Untuk itu Pemdes dan kepala desa harus bisa terbuka terkait masalah dana desa. Salah satunya dengan memasang papan informasi tentang pengelolaan dana desa agar masyarakat tahu apa program yang dilaksanakan pemerintah desa dan peruntukan dananya,” katanya.

Instruksi dari kemendesa, lanjut dia, semua desa wajib pasang baliho atau papan nama. “Biar masyarakat tahu dan ikut mengawasi pelaksanaan proyek yang dikerjakan Pemdes,” jelasnya.

Kami mengingatkan kepada Pemdes, untuk penggunaan ADD/DD jangan sampai terjadi ada menyelewengan, karena anggaran tersebut, dikawal ketat pihaknya, bekerja sama dengan aparat hukum yang ada di Indonesia.

“Sesuai instruksi Menteri, untuk pengawasan dana desa tergabung sejumlah lembaga yang mengawasi, mulai dari Satgas Kemendesa, Kementerian dalam Negeri, Kemenkeu, KPK, BPK dan aparat hukum lainnya,” pungkasnya.

(Kur/bwi)

(Visited 29 times, 6 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *