Proyek Pengadaan Air Bersih th 2019 di Kecamatan Tlogosari Patut di Sorot

Bondowoso, teropongreformasi.com

Terkait dengan Pemberitaan Teropong Reformasi yang sudah pernah di unggah pada tanggal 19 Nofember 2019 lalu perihal Proyek Pengadaan Air Bersih di Kecamatan Tlogosari yang menelan anggaran sebesar Rp Rp 621.027.990,00 ( Enam Ratus Dua Puluh Satu Juta dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh Rupiah – Red ) hingga berita ini di tayangkan pelaksanaan di lokasi proyek masih tetap berjalan sebagaimana mestinya, padahal dalam proses perijinan patut di duga abal – abal.

Dalam Hal ini Tim TR saat menghubungi via Celluler Asper Wonosari ( Arya – Red ) menyampaikan secara jelas bahwa Dirinya tidak pernah mengetahui, bahkan Kepala KRPH di mana yang bersangkutan juga tidak pernah menginformasikan ataupun melaporkan perihal kegiatan Proyek Pengadaan air bersih yang mana sumber mata airnya berasal dari kawasan Hutan, “Oleh Karenanya saya akan koordinasi dengan KPH, karena selama ini saya tidak pernah ada pemberitahuan terkait hal itu”, tegasnya, di tambahkannya bahwa se,mua itu malah baru tahu dari Pemberitaan Media Teropong Reformasi baru lalu ( 19 Nofember 2019 -Red )

Selain itu Awak Media TR juga menghubungi PPTK Dinas PUPR Kabupaten Bondowoso, dalam hal ini Anshori yang menyampaikan via WA bahwa Kejadian yang di beritakan oleh Media TR baru lalu sudah tersampaikan pada Sekda Bondowoso.

Di tempat terpisah Ketua DPP LSM reformasi Drs.Suyono,SH angkat bicara, sehubungan dengan maraknya pemberitaan dari TR perihal Proyek Pengadaan Air Bersih di Kecamatan Tlogosari yang patut di Duga Illegal .

Sungguh amat sangat di sayangkan seandainya benar proses perizinan dalam proses pelaksanaan proyek pengadaan air bersih di Kecamatan Tlogosati tersebut abal abal, “Jikalau sumber mata air yg di gunakan berasal dari wilayah kawasan hutan ya tentunya proses perizinannya tidak hanya sebatas dari Birokrasi Pemerintah Daerah saja, akan tetapi juga harus melibatkan KPH Bondowoso”, Ujarnya, Di tambahkannya bahwa sesuai dengan PP 24 th 2010 pasal 4 ayat 1, dan ayat 2 serta pasal 6 ayat 1 dan 2 oleh karenanya dirinya ( Suyono – Red ) selaku Ketua DPP LSM reformasi mendesak KPH Bondowoso untuk segera menghentikan sementara pelaksanaan proyek tersebut hingga seluruh proses perizinannya sesuai dengan tahapan yg telah di atur dalam Peraturan Perundang Undangan tersebut.

Sampai berita ini di tulis Pihak LSM Reformasi masih tetap akan menindak lanjuti permasalahan ini agar cepat teratasi, dalam artian KPH Bondowoso harus bertindak tegas dalam menyikapi Kejadian ini. WahyuTIM

(Visited 20 times, 2 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *