Pengadaan Air Bersih di Kecamatan Tlogosari Patut Di Duga ILegal


Bondowoso, www.teropongreformasi.com


Sesuai hasil Investigasi Tim TR di tiga lokasi titik mata air yang berada di kawasan hutan menyebutkan bahwa Pelaksanaan Proyek Pengadaan Air Bersih di Kecamatan Tlogosari Patut di duga illegal, pasalnya Pengadaan tersebut tidak di dasari dengan Tertib Administrasi terutama dengan masalah Perijinan tentang sumber mata air yang berada di kawasan Hutan di bawah penguasaan Perum Perhutani, sehingga dengan kejadian tersebut sarat sekali dengan permainan untuk melegalkan segala cara agar Proyek bisa berjalan.


Salah satu nara sumber yang menyebutkan baahwa proyek tersebut adalah proyek Negara yang di peruntukkan bagi masyarakat, akan tetapi tidak harus melanggar peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu : PP 24 tahun 2010 tentang Pemanfaatan lahan Perhutani di luar kehutanan.
Sementara itu di tempat terpisah Kepala Sub Seksi Hukum Tenorial Agraria kepada Tim Awak Media TR menyampaikan, “ Amat Sangat di sayangkan apabila memang benar bahwa Proyek Pengadaan Pembangunan Air Bersih yang Sumber Mata Airnya berasal dari Kawasan Hutan, mengingat Peraturan perundang-undangan dengan tegas mengatur tentang hal tersebut”, di tambahkannya bahwa perlu di ketahui hingga saat ini pihaknya ( KSS beserta Tim – Red ) belum pernah mendengar dan tidak pernah sekali menerima Informasi atau pemberitahuan, apalagi dalam bentuk surat, sehingga Proyek Pembangunan tersebut patut di pertanyakan.
Selanjutnya saat Awak Media TR menemui Mandor Perhutani yang bertugas di wilayah tersebut dengan tegas pula menyampaikan bahwa dirinya ( Mandor – Red ) tidak pernah Mengetahui Perihal Keberadaan Proyek Pengadaan Air bersih yang berada di wilayah tugasnya, demikian pula yang di utarakan Ketua LMDH yang juga sempat di temui tim TR menyatakan juga sangat tidak tahu, akan tetapi saat Awak Media TR menghubungi Kepala KRPH via Celluler ( 19/11/2019) ternyata yang bersangkutan mengatakan bahwa proyek tersebut sudah ada sebelum dirinya tugas di Desa Bersangkutan yaitu sebelum bulan September 2019 sesuai dengan keterangannya, padahal secara jelas proyek tersebut masih berjalan baru mencapai 25 persen yang hal ini adalah hasil investigasi Tim TR di lapangan untuk cek keberadaan Proyek dengan melihat secara langsung sehingga bisa di katakan bahwa Kepala KRPH di duga melakukan Pembohongan Publik TIM – Bersambung

(Visited 64 times, 9 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *