Sosialisasi produk hukum bidang lingkungan hidup


Situbondo teropongreformasi sebenarnya bagi pelaku usaha untuk mengurus ijin usaha bidang lingkungan hidup sangat mudah kepala dinas lingkungan hidup M.holil mengatakan cukup dua hari saja pengajuan ijin usaha lingkungan selesai tapi bila semua dukumennya sudah lengkap . Apabila sudah keluar ijin dari lingkungan hendaknya di baca isinya biar paham dan patuhi larangannya biar tidak mencemari lingkungan karena menurutnya setiap usaha apapun pasti ada dampak lingkungannya tapi memenimanisir dampak lingkungan yang terpenting . Adapun tujuan dari lingkungan hidup pertama menghindari pencemaran udara , air serta tanah . sesuai perintah Bupati di kabupaten Situbondo hendaknya di tingkatkan/ tumbuhkan usaha Umkm agar taraf perekonomian makin meningkat dan bisa menyerap tenaga kerja tentu bagi pelaku usaha harus ada aturan yang harus di fahami dulu agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari seperti mencemari lingkungan akibat dari usaha itu sendiri seperti pabrik tahu , tempe penggilingan padi dan lain lain atau usaha usaha yang lain yang limbahnya bisa menimbulkan pencemaran lingkungan .
Dari dinas perijinan apabila usaha perorangan punya usaha maka ijinnya tidak usah pakai Npwp cukup siup saja dan ceritakan kepada petugas usahanya apa produknya apa langsung keluar ijinnya jelas Taufan kabid perijinan .
Sesuai pasal 22 ayat 1 dan 3setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL dan setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup ( UKL)dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL ) .
Sedang dari lingkungan hidup sendiri setiap pelaku usaha harus membuat laporan minimal 6 bulan sekali ke dinas lingkungan hidup bahwa usahanya tidak ada yang mencemari lingkungan seperti rumah sakit itu di buktikan dengan tidak adanya laporan/ pengaduan dari masarakat .
Sementara Mujiono seorang aktivis lingkungan mengatakan dari ratusan usaha yang ada di kabupaten tak sampai sepuluh persennya yang mempunyai unit pengelolaan limbah . terutama pelaku usaha tambak yang limbahnya di buang begitu saja tanpa memikirkan akibatnya , yang tersebar di sepanjang kabupaten Situbondo perlu adanya ketegasan dari dinas terkait guna memberikan efek jera kepada pengusaha nakal . (Mis/fan )

(Visited 7 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *