KADES Yang Tidak Mengembalikan Aset Desa Bisa di Pidana

.

Situbondo, www.teropongreformasi.com

Pilkades serentak Kabupaten Situbondo tinggal hitungan hari, namun ada banyak Kades incumben justru di nilai aneh karena sampai hari ini masa jabatannya habis akan tetapi Aset Desa malah tidak ada yang di kembalikan, untuk itu para pemerhati hukum dan sosial ramai ramai mempermasalahkannya Terkait adanya Kepala Desa yang masih mempertahankan Aset Desa tersebut.

Ketua LSM REFORMASI, Drs SUYONO SH beserta Ketua LSM SITI JENAR, EKO FEBRIANTO, Serta penasehat hukumnya LUKMAN HAKIM Mengadakan audensi dengan beberapa pihak antara lain Asisten 1, Inspektorat, Bakesbangpol , dan Bidang Hukum Pemkab Situbondo. Mereka mendesak terkait Aset Desa yang masih belum di kembalikan oleh Kades Incumben, dalam pernyataannya secara resmi para pejabat terkait tersebut menurut Suyono menyampaikan bahwa apabila aset desa tidak di kembalikan, maka mereka (KADES -Red) bisa di pidanakan.
Hal senada juga di sampaikan oleh Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD – Red) Kabupaten Situbondo, Yogie Kripsian Syah S.STP.Msi yang mengatakan bahwa aset Desa tersebut sejak enam bulan kedepan ini sudah diperingati oleh Badan Permusyawaratan Desa(BPD -Red) dan harus dikembalikan lagi ke Desa sampai berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

Yogi, Kabag Pemdes

“Terkait aset yang harus dikembalikan, Kepala Desa sudah diperingati oleh BPD sejak enam bulan kedepan agar segera dikembalikan karena itu tanggung jawab kepala desa yang bersangkutan, serta wajib yang di lakukan Kepala Desa sebelum berakhir masa jabatannya”, kata Yogie kepada awak media di Kantor Pemkab Situbondo,
Di tambahkannya, Kalau ada Kepala Desa yang tidak melakukan pengembalian aset desa maka ada prosedur sangsi yang akan diberikan pada Kepala Desa tersebut.
Kita juga mempertimbangkan apakah Calon Kepala Desa Petahana yang mencalonkan diri lagi kita pertimbangkan dan kita umumkan bahwa Calon Kepala Desa tersebut belum melaksanakan kewajibannya sehingga menjadi pertimbangan kepada masyarakat untuk memilihnya kembali.
Sangsi tegas tersebut akan di berikan mulai dari sangsi administrasi, sampai sangsi pemberhentian, bahkan kalau sampai ada kerugian negara, sangsi Kepala Desa bisa berlanjut ke pidana.

# Pewarta : mis /sup

# Editor : Wahyu

(Visited 46 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *