Kader PMII Sumenep Gelar Aksi, Tuntut KPK Tetap Menjaga Independensi dan Netralitas.

Sumenep, Jumat (20/9/2019) www.teropongreformasi.com.

Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Sumenep menggelar aksi di depan kantor DPRD Sumenep, Madura, Jawa Timur (20/9).

Dalam aksi ini menuding aksi kali ini penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan marwah dalam memberantas korupsi terkesan tebang pilih.

Tidak hanya meminta KPK bersikap profesional dalam penanganan kasus korupsi, massa meminta kelompok ‘taliban’ disingkirkan dari lembaga antirasuah itu.

“KPK sepertinya tebang pilih dan tidak serius dalam menangani kasus perkara, beberapa kasus besar yang merugikan negara sampai hari ini dibiarkan mangkrak,” Ketua PC PMII Sumenep, Suryadi, dalam orasinya pada saat aksi didepan Kantor DPRD Sumenep.

Lebih parahnya lagi, apabila KPK terindikasi orang-orang yang bisa mengubah keadaan, dan seakan menjadi kepanjangan tangan dari orang yang berkepentingan. lni akan berdampak pada proses penegakan yang tidak adil, tidak jujur dan tebang pilih.

“KPK berdasarkan asasnya seharusnya mampu memberikan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas, bukan malah sebaliknya,” jelasnya.

Saat ini, lanjut dia, publik menilai KPK sudah tercemar oleh politik kotor, tidak Iagi menjadi lembaga profesional, independen yang berakibat lembaga antisuap itu krisis kepercayaan publik.

“Apabila KPK benar-benar profesional, maka seharusnya kasus-kasus besar seperti Bank Century, e-KTP dan PT. Garuda Indonesia, tidak mangkrak. Sebab secara bukti KPK sudah mengantongi.” jelasnya.

Dalam hal ini Suryadi menyampaikan bahwa, belum lagi belakangan Pimpinan KPK mengeluarkan statement yang mengacaukan publik. Ini akan menimbulkan kontradiksi kegaduhan publik, cacat, kesimpang siuran semakin memuncak dan membuat panas keadaan.

“KPK ini adalah lembaga penegak hukum yang harus ideal. Tidak boleh tebang pilih dalam penegakan dan penindakan kasus korupsi,” tambah alumni STKIP PGRI Sumenep itu.

Mereka membantah aksi yang dilakukan berkaitan dengan ditetapkannya Menpora Imam Nahrawi sebagai tersangka dugaan suap dana hibah KONI oleh KPK. Kata mereka, aksi yang dilakukan murni karena ingin penegakan hukum dalam kasus korupsi tidak tebang pilih.

Ketua sementara DPRD Sumenep, A Hamid Ali Munir berjanji akan menyampaikan aspirasi kader PMII hingga tingkat pusat. Mereka akan berikirim surat terkait aspirasi mahasiswa ke DPR RI dan Presiden Joko Widodo.

Wakil rakyat yang sering di panggil Kyai Hamid menyampaikan “Kami akan merespon positif. Apa yang menjadi aspirasi teman-teman mahasiswa, akan menjadi agenda pertama untuk beesuratan ke DPR RI maupun presiden”.

Soal pandangan terhadap KPK, Hamid mengatakan memiliki pandangan yang sama dengan mahasiswa. Kata dia, KPK harus independen dan terhindar dari segala kepentingan, baik kepentingan kelompok maupun kepentingan politik.

“KPK adalah lembaga penegak hukum tertinggi dalam penegakan korupsi. Maka KPK harus independen dan tidak boleh tebang pilih,” tutup politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

# Pewarta : Harto / Tim

(Visited 12 times, 1 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *