Ketua LSM BARA JP Soroti , Kinerja pemerintah lamban terkait Jabatan Kepala Dinas yang Kosong .

<p>Situbondo, www.teropongreformasi.com Menjelang akhir masa pemerintahan Bupati Situbondo sekitar th 2020 yang akan datang, H.Dadang Wigiarto bersama wakil bupati ir H. Yoyok mulyadi nampaknya banyak pekerjaan rumah yang harus di selesaikan secepatnya, salah satu di antaranya adalah beberapa SKPD yang sampai saat ini kursi Kepala Dinasnya masih kosong , untuk sementara di isi oleh pelaksana tugas ( plt), padahal plt tidak bisa membuat keputusan yang sifatnya tehnis. Selaku Ketua LSM Bara JP Kab. Situbondo, Abd. Aziz menyoroti banyaknya jabatan Kepala Dinas dan Badan yang dibiarkan kosong terlalu lama. Karena kekosongan Kepala Dinas dan Badan, di samping akan menghambat fungsi pelayanan publik juga menunjukkan kinerja Pemkab Situbondo sangat lamban. Seharusnya Pemkab Situbondo jangan terlalu lama membiarkan jabatan eselon ll tersebut kosong, setidaknya paling lama cukup 3 bulan sampai 1 semester. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman misalnya, sudah 10 bulan hanya diisi oleh Plt. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah Pemkab Situbondo kekurangan SDM yang cakap /capable untuk menduduki jabatan tersebut ?. Data yang dimiliki BARA JP saat ini sedikitnya ada 4 jabatan Kepala Dinas, 2 Kepala Badan dan Sekretaris Dewan yang kosong. Padahal sebentar lagi Pemkab bersama DPRD akan membahas RAPBD 2020. Ini sudah sangat mendesak untuk segera di isi 0leh orang orang yang punya integritas tinggi sebab kalau hanya sekedarnya atau di isi orang tak punya integritas maka tunggu kehancurannya apalagi untuk mendapatkan jabatan tertentu pakai uang sogok .pastilah orang tersebut sangat bobrok mentalnya , bukan tidak mungkin pada suatu saat dia tak kan berfikir untuk memajukan daerahnya malah berfikir bagaimana caranya untuk kembali modal . Tentu yang paling mungkin adalah unsur korupsi , Kalau terjadi seperti itu maka secara otomatis akan hancurlah negara . Junaidi Rofi selaku Ketua LSM Tfansparansi juga menyikapi dengan hal yang sama, minta agar segera di isi kursi eselon 2 dan 3 yang kosong agar pelayanan berjalan dengan lancar tentu dengan syarat yaitu sesuai kepangkatan dan dedikasi yang tinggi . memang Untuk mengangkat dan memutasi itu hak prerogratif Bupati, namun harus sesuai kepangkatan, bukan karena kedekatan, jelas bang Jun.. # Pewarta : Mis</p>
(Visited 17 times, 2 visits today)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *